Penganggaran APBN

I.         PENGANGGARAN (APBN)

A.    Siklus Pengelolaan APBN

Lima tahapan dalam siklus pengelolaan APBN:

1.     Perencanaan dan Penganggaran – dilaksanakan Y-1 bulan Januari

2.     Penetapan/Persetujuan – dilaksanakan Y-1 bulan Oktober – Desember

3.     Pelaksanaan – dengan menggunakan DIPA

4.     Pelaporan – LKPP: LRA, Laporan Arus Kas, Neraca, Notes

5.     Pertanggungjawaban – pemeriksaan oleh BPK Y+1 bulan Maret - Juli

B.    Tahap Penyusunan dan Penetapan APBN

Secara singkat tahap perencanaan dan penganggaran:

1.     Penentuan Prioritas Pembangunan - presiden

2.     Pagu Indikatif dan Rancangan RKP

3.     Renja K/L

4.     Trilateral Meeting

5.     RKP

6.     Pagu Indikatif

7.     Pagu Anggaran

8.     Penyusunan RKA K/L

9.     Penelaahan RKA K/L di Bappenas dan Kemenkeu

10. RAPBN – RUU dan NK

11. Pembahasan DPR

12. UU APBN

13. Pagu Definitif dan Keppres

14. DIPA

C.    Asumsi Ekonomi Makro

Komponen

1.     Pertumbuhan ekonomi – dihitung dengan PDB

2.     Inflasi – dasarnya IHK dan Deflator PDB

3.     Tingkat suku bunga SPN 3 bulan – merefleksikan tingkat beban bunga

4.     Nilai tukar rupiah terhadap Dollar AS

5.     Harga minyak Indonesia/Indonesia’s Crude Price (ICP)

6.     Produksi/lifting minyak dan gas

Keterkaitan antara komponen APBN dengan asumsi dasar ekonomi makro:

1.     Komponen pendapatan dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, inflasi, kurs, ICP, dan lifting minyak.

2.     Komponen belanja dipengaruhi oleh inflasi, kurs, SPN 3 bulan, ICP, dan lifting minyak.

3.     Komponen pembiayaan dipengaruhi langsung oleh kurs.

4.     Komponen defisit tidak dipengaruhi langsung oleh dasar ekonomi makro, tetapi oleh kondisi tarik-menarik antara pendapatan dan belanja

D.    Struktur APBN

·      Pendapatan Negara dan Hibah

o   Penerimaan Dalam Negeri

§  Penerimaan Perpajakan 


·      Pajak Dalam Negeri


·      Pajak Perdagangan Internasional

§  Penerimaan Negara Bukan Pajak

o   Hibah

·      Belanja Negara – klasifikasi jenis belanja

o   Belanja Pemerintah Pusat

§  Belanja Pegawai

§  Belanja Barang Jasa

§  Belanja Modal

§  Belanja Pembayaran Bunga

§  Belanja Subsidi

§  Belanja Hibah

§  Belanja Bantuan Sosial

§  Belanja Lain-lain

o   Transfer Ke Daerah

§  Dana Perimbangan

§  Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian

·      Keseimbangan Primer

·      Surplus/Defisit Anggaran

·      Pembiayaan

o   Pembiayaan Dalam Negeri

o   Pembiayaan Luar negeri (neto)

E.    Basis Penganggaran

Sesuai dasar alokasinya:

1.     Anggaran berbasis kewajiban

Pemerintah diperbolehkan membuat komitmen keuangan dan melakukan pembayaran tanpa batas waktu. Telah diakui sebagai pengeluaran ketika terjadi kewajiban.

2.     Anggaran berbasis kas

Anggaran yang mengalokasikan dananya untuk dapat dibelanjakan dalam suatu periode terbatas. Pengeluaran tidak melebihi jumlah dana.

3.     Anggaran berbasis akrual

Anggaran yang mencakup full cost dari suatu kementerian/lembaga, yaitu keseluruhan barang dan jasa yang dikonsumsi selama periode tertentu.

F.    Pendekatan Penganggaran

Pendekatan dalam penganggaran:

1.     Unified Budgeting (Terpadu)

Mengintergrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di K/L untuk menghasilkan dokumen RKA K/L dengan klasifikasi anggaran menurut: organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja.

2.     Penganggaran berbasis kinerja

Pendekatan penganggaran yang lebih mengutamakan upaya capaian keluaran (output) dan hasil (outcome) serta manfaat yang diharapkan dari suatu K/L atas alokasi belanja yang ditetapkan (input) melalui pengukuran kinerja evaluasi akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensinya. Terdapat indikator kinerja dan pengukuran, dalam mencapai manfaat sebesarnya dengan sumber daya terbatas.

Lima komponen pokok dalam RKA/KL:

·      Satker

·      Kegiatan

·      Output

·      Standar Biaya

·      Jenis Belanja

3.     Pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah

Penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan yang berakibat pada anggaran lebih dari satu tahun, dengan mempertimbangkan implikasi biaya pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.

Prakiraan maju ialah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan, untuk menjamin kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui.

Manfaat:

·      Mengembangkan fiscal dicipline dalam rangka fiscal sustainability

·      Meningkatkan keterkaitan antara kebijakan, rencana, dan anggaran

·      Meningkatkan predictability kesinambungan pembiayaan program kegiatan

G.    Pendekatan Penyusunan Pagu Anggaran

Pendekatan penyusunan pagu anggaran ada dua:

A.     Top Down

Pagu anggaran ditentukan dari struktur paling atas organisasi kemudian dipecah-pecah hingga bagian paling bawah organisasi. Mengedepankan tujuan utama organisasi, baru kemudian menetapkan kegiatan apa yang disusun.

Lebih terkontrol dan tercipta efisiensi. Kelemahannya pada saat muncul suatu permasalahan di tingkat bawah dan dananya tidak tersedia.

B.     Bottom Line

Pagu anggaran dihitung dari kegiatan yang akan dilaksanakan oleh struktur paling rendah hingga struktur paling tinggi organisasi.

Adanya partisipasi dari lapisan bawah organisasi, kegiatan terlaksana baik dan akurat. Kelemahannya ialah pada permintaan yang cenderung dilebihkan, dan memakan waktu.

II.         RENJA K/L DAN RKA K/L

A.    Tata Cara Penyusunan Renja K/L

Rencana Kerja (Renja) K/L

Renja K/L adalah dokumen rencana program dan kegiatan Kementerian/Lembaga sebagai penjabaran dari Rencana Strategis K/L dalam satu tahun. Renja K/L merupakan penerapan dari RKP pada tingkat K/L.

Renja K/L disusun setelah diterbitkannya SE Pagu Indikatif, merupakan batas tertinggi alokasi anggaran yang dirinci menurut program dan kegiatan prioritas yang pendanaannya terdiri atas rupiah murni, PHLN, dan PNBP.

Renja K/L  memuat  sasaran-sasaran yang akan dicapai oleh Kementerian Negara/Lembaga, arah kebijakan, program, kegiatan pembangunan, dan kebutuhan pendanaannya beserta alokasi pendanaannya untuk tahun yang direncanakan maupun prakiraan maju.

Formulir Renja K/L meliputi:

1.     Formulir 1 – penjelasan umum rencana kerja K/L

2.     Formulir 2 – uraian program dan kegiatan, hasil/outcome

3.     Formulir 3 – usulan inisiatif baru: program/kegiatan, output/outcome, target, alokasi

B.    Tata Cara Penyusunan RKA K/L

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L adalah dokumen perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan Kementerian/Lembaga beserta anggaran yang diperlukan dalam satu tahun sebagai penjabaran dari Renja K/L.

Dalam penyusunan RKA K/L perlu diperhatikan di antaranya:

·      Menteri selaku Pengguna Anggaran wajib menyusun RKA KL

·      RKAKL disusun dengan pendekatan: unified, berbasis kinerja, atau KPJM

·      RKAKL disusun dengan klasifikasi anggaran: jenis, fungsi, organisasi

·      Instrumen penyusun RKAKL: indikator kinerja, standar biaya, evaluasi kinerja

·      RKAKL disusun dengan berpedoman pada Renja KL, RKP, dan Pagu Anggaran

·      RKAKL memuat: informasi kinerja dan rincian anggaran

Penyusunan RKAKL:

·      Tingkat Satker

o   Penyusunan anggaran belanja

o   Penyusunan anggaran pendapatan

o   Menyampaikan data pendukung

o   Kertas kerja RKAKL yang disetujui diserahkan ke unit Eselon I

·      Tingkat Eselon I

o   Menghimpun KK RKAKL unit di bawahnya

o   Menyusun RKAKL Eselon I

o   Menyaring relevansi komponen dengan output kegiatan

o   Mengisi Strategi pencapaian hasil dan operasional kegiatan

o   RKAKAL Eselon I yang telah ditandatangani diserahkan ke K/L

·      Tingkat K/L

o   Sama dengan yang dilakukan eselon I

o   Menyampaikan RKAKL ke Kemenkeu dan Bappenas

RKAKL dapat dilakukan perubahan oleh K/L dalam hal:

·      Terdapat perubahan alokasi anggaran akibat perubahan APBN

·      Terdapat perubahan alokasi belanja dari yang ditetapkan di DIPA

·      Terdapat perubahan DIPA yang membutuhkan persetujuan DPR

Pengukuran dan Evaluasi Kinerja RKAKL:

1.     Tingkat keluaran (output)

2.     Tingkat hasil (outcome)

3.     Efisiensi

4.     Konsistensi perencanaan dan implementasi

5.     Realisasi penyerapan anggaran

III.         MANAJEMEN PENDAPATAN PAJAK

A.    Definisi dan Klasifikasi Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (UU KUP ayat 1)

Klasifikasi Pajak:

1.     Menurut golongannya

Pajak langsung dan tidak langsung

2.     Menurut sifatnya

Pajak subyektif dan obyektif

3.     Menurut pemungutnya

Pajak pusat dan daerah

4.     Menurut APBN

Pajak dalam negeri: PPh, PPN, Cukai, PBB, dll

Pajak perdagangan internasional: Bea Masuk, Bea Keluar

B.    Forecasting

Peramalan penerimaan perpajakan

C.    Optimalisasi Penerimaan

Upaya-upaya mengoptimalkan penerimaan perpajakan:

1.     Ekstensifikasi – kegiatan berkaitan penambahan WP

a.     Ekstensifikasi mikro: dari pengamatan fiskus, dengan cara soft

b.     Ekstensifikasi makro: tataran kebijakan pengenaan pajak baru

2.     Intensifikasi – kegiatan berkaitan memaksimalkan dari sumber yang ada

Titik beratnya ialah pada teknik pemungutan pajak. Dengan himbauan, konseling, penelitian, pemeriksaan, dan penyidikan.

D.    Sistem Perpajakan

·      Sistem Official Assesment – ditetapkan sepenuhnya oleh fiskus

·      Sistem Self Assesment – WP menghitung, menyetorkan, melaporkan sendiri

·      Sistem Withholding – pihak ketiga potput dan fiskus sebagai pemeriksa

E.    Administrasi Perpajakan

Secara garis besar berupa kegiatan pelayanan, pengawasan, dan pembinaan wajib pajak. Dapat melalui: pelayanan Penerimaan Surat Masuk dan Pemberian Bukti Tanda Terima, Pemberian NPWP/NPPKP, Bukti Pembayaran Pajak/SSP, Pengelolaan SPT Masa dan SPT Tahunan, dll.

F.    Pengendalian Kebocoran Pajak

Potensi kebocoran pajak:

·      Tax Evasion – manipulasi nilai pajak yang terutang

·      Korupsi – kebocoran potensi penerimaan perpajakan

Pengendalian potensi kebocoran pajak:

·      Struktur organisasi dan internal control – tax audit

·      Proses bisnis: sistem informasi dan prosedur kerja

·      Sumber daya manusia

IV.         MANAJEMEN PNBP

A.    Definisi dan Klasifikasi

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan (UU 20/1997)

Klasifikasi PNBP

1.     Berdasarkan Jenisnya

Umum (di seluruh K/L) dan khusus (pelayanan fungsi tertentu)

2.     Berdasarkan sumbernya:

a.     SDA

b.     Bagian laba BUMN

c.      PNBP lainnya

d.     BLU

B.    Forecasting PNBP

Menilai faktor-faktor berpengaruh dalam penerimaan PNBP:

·      Penerimaan SDA migas dan non-migas: lifting, ICP, kurs mata uang, cost recovery

·      Bagian pemerintah atas BUMN: kinerja BUMN dan profitabilitas

·      PNBP lainnya dan BLU: pada dasarnya pada tarif

C.    Optimalisasi PNBP

·      Intensifikasi – optimalisasi dari sumber yang sudah ada

o   Efisiensi cost recovery

o   Pencapaian target lifting migas

o   Penagihan intensif atas penjualan hasil migas bagian pemerintah

·      Ekstensifikasi – pengembangan sumber PNBP baru

o   Term condition yang menarik untuk wilayah kerja di remote area

o   Penyederhanaan syarat dan kemudahan perizinan

o   Percepatan pengembangan lapangan baru

D.    Sistem dan Administrasi PNBP

Sistem PNBP

·      Sistem Official Assesment

Penentuan PNBP telah ditetapkan dahulu oleh pemerintah: SIM

·      Sistem Self-Assesment

Penentuan jumlah PNBP terutang diserahkan kepada Wajib Bayar

Administrasi PNBP

Diatur melalui UU 20/1997 tentang PNBP. Proses pembayaran, penyetoran, sampai pertanggungjawaban:

·      Pembayaran PNBP terutang paling lambat saat jatuh tempo

·      Pimpinan instansi mengangkat Bendahara Penerimaan untuk menerima pembayaran, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan PNBP

·      Penyetoran setiap akhir hari kerja PNBP diterima, kecuali kondisi khusus

·      Pertanggungjawaban PNBP Bendahara ke pimpinan instansi terutang maksimal tanggal 10 tiap bulan. Pimpinan instansi ke menteri tanggal 20.

·      Pembayaran menggunakan SSBP.

E.    Pengendalian Kebocoran PNBP

Penyebab kebocoran

·      Digunakan langsung tanpa mekanisme APBN

·      Dipungut melebihi tarif sesuai ketentuan

·      Tidak menyampaikan laporan PNBP terutang

Pengendalian kebocoran

·      Optimalisasi Sistem Pengendalian Internal

·      Pembentukan unit khusus pada K/L dengan tingkat PNBP tinggi (inpres 17/2011)

·      Revisi Undang-Undang PNBP

V.         MANAJEMEN BELANJA

A.    Definisi dan Klasifikasi

Belanja Negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. (UU 17/2003)

Klasifikasi

Menurut UU 17/2003 klasifikasi belanja dibedakan menjadi:

1.     Klasifikasi Menurut Organisasi

a.     Bagian anggaran organisasi kementerian lembaga

b.     Bagian anggaran bendahara umum negara

2.     Klasifikasi Menurut Fungsi

Sebelas fungsi: pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan kemanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, agama, pendidikan, perlindungan sosial

3.     Klasifikasi Menurut Jenis Belanja (lihat atas)

B.    Estimasi dan Target Kinerja

Estimasi belanja yang andal dapat terpenuhi apabila memperhatikan prinsip-prinsip:

·      Unified budgeting

·      Penganggaran berbasis kinerja

·      Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah

Utamanya sebagai fungsi estimasi penganggaran belanja yang berkesinambungan ke tahun-tahun berikutnya. Mengintegrasikan kebijakan ekonomi makro dan fiskal dalam beberapa tahun dengan menghubungkan kebijakan, rencana, dan penganggaran.

Estimasi belanja dalam APBN tercermin dari adanya pagu-pagu yang ditetapkan. Di antaranya: pagu indikatif, pagu anggaran, dan alokasi anggaran (pagu definitif).

C.    Kebijakan 3 E (Value for money)

Value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga aspek yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas.

·      Ekonomi

Pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu dengan harga terendah. Ekonomi membandingkan input dan input value yang dinyatakan dalam satuan moneter.

Tujuan: hermat cermat dalam pengadaan dan alokasi sumber daya.

·      Efisiensi

Pencapaian output maksimum dengan input tertentu atau pencapaian output tertentu melalui input terendah. Efisiensi membandingkan output/input dengan target yang ditetapkan.

Tujuan: berdaya guna dalam mengelola sumber daya.

·      Efektivitas

Tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Efektivitas merupakan perbandingan output dengan outcome.

Tujuan: berhasil guna, berarti mencapai tujuan dan sasaran.

D.    Sistem dan Administrasi Belanja

Pengguna anggaran/Kuasa pengguna anggaran melaksanakn kegiatan sebagaimana ditetapkan melalui dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan. Secara umum pelaksanaan belanja negara harus memenuhi unsur-unsur:

1.     Hemat, tidak mewah, terarah, efisien, terkendali, semaksimal mungkin menggunakan produksi/jasa dalam negeri,

2.     Jumlah pengeluaran dalam anggaran merupakan batas yang tertinggi untuk setiap jenis pengeluaran,

3.     Anggaran tidak mutlak harus dihabiskan,

4.     Dilarang melakukan tindakan yang membebani anggaran, bila anggarannya tidak tersedia,

5.     Dilarang melakukan pengeluaran yang menyimpang dari tujuan yang ditetapkan, dan

6.     Pembayaran atas beban negara pada dasarnya dilakukan setelah barang/jasa diterima oleh negara. Persyaratan pengeluaran atas beban negara didasarkan pada bukti hak tagihan kepada negara.

VI.         MEKANISME PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA

A.    Mekanisme Pembayaran

Mekanisme penerbitan SPP – langsung

Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) diterbitkan untuk jenis pembayaran:

1)   Pembayaran Belanja Pegawai

2)   Pembayaran Non Belanja Pegawai

Norma waktu penyelesaian SPP-LS adalah:

1.     SPP-LS pembayaran belanja pegawai diterbitkan PPK paling lambat 4 hari kerja setelah dokumen diterima lengkap dan benar

2.     SPP-LS Gaji Induk/Bulanan diterbitkan PPK paling lambat tanggal 5 sebelum bulan pembayaran, jika libur, diterbitkan pada hari kerja sebelum tanggal 5 tersebut.

SPP-LS Non Belanja Pegawai diterbitkan paling lambat 5 hari kerja setelah dokumen diterima lengkap dan benar.

Mekanisme penerbitan SPM

PPSPM melakukan pemeriksaan dan pengujian SPP untuk kemudian diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM). Jangka waktu pengujian SPP sampai dengan penerbitan SPM-UP/TUP/GUP/PTUP/PTUP/LS oleh PPSPM adalah:

1)   SPP-UP/TUP paling lambat 2 hari kerja

2)   SPP-GUP paling lambat 4 hari kerja

3)   SPP-PTUP paling lambat 3 hari kerja

4)   SPP-LS paling lambat 5 hari kerja

SPM tersebut disampaikan ke KPPN dengan ketentuan  paling lambat:

(1) 2 hari kerja setelah SPM diterbitkan

(2) pada tanggal 15 sebelum pembayaran khusus untuk SPM-LS pembayaran gaji induk.

Mekanisme Penerbitan SP2D

KPPN melakukan penelitian dan pengujian atas SPM yang disampaikan untuk kemudian diterbitkan SP2D sebagai dasar pencairan dana dari Kas Negara pada bank operasional kepada Rekening Pihak Penerima sesuai yang tercantum dalam SP2D

B.    Mekanisme UP

UP digunakan sebagai uang muka untuk operasional Satker yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran yang bersifat revolving. Pembayaran dengan UP kepada 1 penyedia barang/jasa diberikan maksimal Rp50.000.000,00 kecuali untuk honorarium dan perjalanan dinas. Pada setiap akhir hari kerja, uang tunai UP yang ada di Kas Bendahara paling banyak adalah Rp50.000.000,00. KPA mengajukan UP kepada KPPN sebesar kebutuhan operasional yang direncanakan selama 1 bulan. Batasan pemberian UP adalah:

1)    50 juta untuk pagu pembayaran UP sampai dengan 900 juta

2)    100 juta untuk pagu pembayaran UP 900 juta – 2,4 miliar

3)    200 juta untuk pagu pembayaran UP 2,4 miliar – 6 miliar

4)    500 juta untuk pagu pembayaran UP lebih dari 6 miliar

sumber : bukan tumblr