Minggu, 22 Maret 2015

Resume Seminar Akuntansi Pemerintah

March 22, 2015

ASET

A. DEFINISI ASSET

Sumber daya ekonomi yang dimiliki / dikuasai pemerintah.
Dapat diukur oleh satuan uang
Termasuk sumber daya non keuangan, yang diperlukan sebagai penyediaan jasa untuk masyarakat umum
Dan Sumber daya terkait dengan sejarah dan budaya

KLASIFIKASI ASSET
1. Aset lancar : jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
2. Aset non lancar : jika aset tersebut TIDAK diharapkan untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Jenis aset lancar adalah sebagai berikut :

Kas dan setara kas
Investasi jangka pendek
Piutang
Persediaan

Aset non lancar diklasifikasikan sebagai berikut :

Investasi jangka panjang
Aset tetap
Dana cadangan
Aset lainnya

Termasuk didalamnya aset tak berwukud dan aset kerja sama (kemitraan)

C. PENGAKUAN ASSET (RECOGNITION)

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh pemerintah setelah periode akuntansi berjalan.

PENGUKURAN ASET adalah sebagai berikut (MEASUREMENT):
1. ASET LANCAR
  1. Kas dicatat sebesar nilai nominal;
  2. Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;
  3. Piutang dicatat sebesar nilai nominal;
  4. Persediaan dicatat sebesar:

1)     Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
2)     Biaya Standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
3)     Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

ASET NON LANCAR
1. Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut;
2. Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
E. JENIS-JENIS ASET
Kas dan setara kas

Uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah. Sedangkan pengertian setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan.
Pengakuan kas mengenai penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu diklasifikasikan berdasarkan :

Aktivitas operasi: penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi.
Aktivitas investasi: penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas.
Aktivitas pendanaan: penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan tang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang
Aktivitas transitoris: Aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, pendanaan, dan investasi.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:

Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas;
Berisiko rendah.

Jenis investasi yang tidak termasuk dalam kelompok investasi jangka pendek antara lain adalah:

Surat berharga yang dibeli pemerintah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha;
Surat berharga yang dibeli pemerintah untuk tujuan menjaga hubungan kelembagaan yang baik dengan pihak lain, misalnya pembelian surat berharga yang dikeluarkan oleh suatu lembaga baik dalam negeri maupun luar negeri untuk menunjukkan partisipasi pemerintah; atau
Surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.

Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas:

Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (revolving deposits);
Pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek oleh pemerintah pusat maupun daerah dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya:

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan
sedangkan Investasi Nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).

Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

Metode biaya;
Metode ekuitas;
Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan;

ASET TETAP

A. DEFINISI ASET TETAP

Sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset tetap (menurut PP 24 tahun 2005 dan PP 71 tahun 2010) adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap menurut IPSAS 17 aset berwujud yang:

Apakah yang dimiliki oleh suatu entitas untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk disewakan kepada orang lain, atau untuk administrasi tujuan,
Apakah diharapkan dapat digunakan selama lebih dari satu periode pelaporan.

Perbedaan Aset Tetap di PP 71 2010 (Akrual) dan PP 24 2005 (CTA)
Perolehan suatu aset tetap yang memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional. (Par 48, PP 71/2010)
Perolehan suatu aset tetap yang memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan pemerintah dan belanja modal dalam jumlah yang sama dalam LRA. (par 49, PP 24/2005)

A. KLASIFIKASI ASET TETAP

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kelompok sesuai dengan standar yang mengatur tentang aset tetap;

Tanah yang dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
Gedung dan bangunan dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektonik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
Jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
Aset tetap lainnya
Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
1. B. AKUNTANSI PEROLEHAN ASET TETAP

Pengakuan
Berdasarkan klasifikasi aset tetap, suatu aset dapat diakui sebagai aset tetap apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut, yaitu :

Mempunyai wujud
Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan
Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal
Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas
Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan

Pemerintah mengakui suatu aset tetap apabila aset tetap tersebut telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya, dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Oleh karena itu apabila belum terdapat bukti bahwa suatu aset dimiliki atau dikuasai oleh suatu entitas maka aset tetap tersebut belum dapat dicantumkan pada neraca.
Pengukuran
Aset tetap yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah harus dinilai atau diukur untuk dapat dilaporkan dalam neraca.
Pengukuran aset tetap dapat menggunakan dua cara, yaitu :

biaya perolehan, dan
nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan adalah jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap sampai dengan aset tetap tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan.
Sedangkan untuk aset tetap yang tidak diketahui biaya perolehannya disajikan dengan nilai wajar pada saat perolehan. Nilai wajar adalah nilai tukar aset tetap dengan kondisi yang sejenis di pasaran pada saat penilaian.
Komponen dari biaya perolehan sesuai dengan IPSAS adalah seluruh biaya yang dikeluarkan (directly attribute cost) entitas untuk memperoleh aset tetap tersebut sampai siap untuk digunakan. Komponen biaya yang termasuk directly attribute cost tersebut adalah :

biaya persiapan tempat (cost of site preparation)
biaya instalasi (installation cost)
biaya pengiriman dan penyimpanan awal (initial delivery and handling cost)
biaya profesional seperti fee untuk konsultan (professional fees)
biaya provisi lainnya

Sedangkan yang tidak termasuk komponen biaya aset tetap adalah :

Biaya administrasi dan biaya umum lainnya sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke dalam kondisi kerjanya.
Biaya permulaan (start-up cost) dan pra-produksi serupa kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke dalam kondisi kerjanya.

C. AKUNTANSI PEMELIHARAAN ASET TETAP

Adalah belanja yang dialokasikan untuk menjaga aset tetap agar aset tersebut senantiasa dalam kondisi siap digunakan sesuai dengan estimasi umur ekonomisnya. Dalam akuntansi, anggaran untuk pemeliharaan dihitung berdasarkan lamanya waktu atau periode pemakaian aset tetap, seperti hal nya dalam penghitungan depresiasi aset tetap. Belanja pemeliharan terjadi pada semua satuan unit kerja pemerintah. Belanja ini bersifat rutin dan terjadi berulang-ulang (recurrent), oleh karena itu tidak tergantung pada tupoksi satuan kerja, akan tetapi pada jumlah aset tetap yang dimiliki.
Beberapa bentuk dari belanja pemeliharaan ini adalah :

Pemeliharaan tanah
Pemeliharaan gedung dan bangunan kantor
Pemeliharaan rumah dinas
Pemeliharaan kendaraan dinas
Perbaikan peralatan dan sarana gedung, jalan, jaringan irigasi, peralatan dan mesin
Pemeliharaan lain-lain sarana yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan

D. AKUNTANSI PENYUSUTAN ASSET TETAP

Adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu asset tetap yang dapat disusutkan (depreciable asset) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
Untuk menerapkan penyusutan, prasyarat yang perlu dipenuhi adalah:

Identitas aset yang kapasitasya menurun

Aset tetap yang dapat menurun kapasitas dan manfaatnya dengan aset tetap yang tidak dapat menurun kapsitas dan mafaatnya

Nilai yang dapat disusutkan
Standar Akuntansi Pemerintahan menganut nilai historis, sehingga kecuali karena kondisi yang tidak memungkinkan diperoleh nilai historis, nilai aset tetap yang diakui secara umum adalah nilai perolehannya.
Masa manfaat dan kapasitas aset tetap
Terhadap aset tetap yang indikasi potensi manfaatnya dikaitkan dengan panjang masa manfaat, perhitungan penyusutan membutuhkan ketetapan perkiraan mengenai masa manfaatnya.

E. METODE PENYUSUTAN ASET TETAP

Dalam PSAP 07 disebutkan 3 metode yang dapat digunakan untuk penyusutan aset tetap yaitu:

1. Metode garis lurus.

Berdasarkan metode garis lurus penyusutan nilai aset tetap dilakukan dengan mengalokasikan penurunan nilai secara merata selama masa manfaatnya. Rumusan perhitungannya

Penyusutan per periode	=	Nilai yang dapat disusutkan
Penyusutan per periode	=	masa manfaat

2. Metode saldo menurun berganda

Berdasarkan metode saldo menurun berganda, penyusutan nilai aset tetap dilakukan dengan mengalokasikan penurunan nilai selama masa manfaatnya dengan besaran persentase yang dipakai dua kali dari persentase yang dipakai dalam metode garis lurus

Penyusutan per periode = (nilai yang dapat disusutkan – akumulasi penyusutan periode sebelum) x Tarif penyusutan^*
^*Tarif penyusutan dihitung dengan rumus

1	x	100% x 2
masa manfaat	x	100% x 2

3. Metode unit produksi

Dengan metode unit produksi penyusutan dihitung berdasarkan perkiraan output (kapasitas produksi yang dihasilkan) aset tetap yang bersangkutan. Tarif penyusutan dihitung dengan membandingkan antara nilai yang dapat disusutkan dan perkiraan/estimasi output dalam kapasitas normal.
Penyusutan per periode = Produksi periode berjalan X Tarif penyusutan^*

^*Tarif penyusutan dihitung dengan : Nilai yang dapat disusutkan
Perkiraan total output

H. PROSEDUR PENYUSUTAN

Dalam menyusutkan aset tetap ada beberapa langkah yang perlu dilakukan :

Identifikasi aset tetap yang dapat disusutkan
Pengelompokan Aset
Penetapan nilai aset tetap yang wajar
Penetapan nilai aset yang dapat disusutkan
Penetapan metode penyusutan
Perhitungan dan pencatatan penyusutan
Penyajian penyusutan
Pengungkapan dalam di dalam Catatan atas Laporan Keuangan
I. HAL-HAL KHUSUS YANG TERKAIT DENGAN PENYUSUTAN ASET TETAP
Penyusutan Pertama Kali

Perhitungan penyusutan aset tersebut untuk pertama kalinya dapat dikelomokkan menjadi tiga, yaitu

Aset yang diperoleh pada tahun dimulainya penerapan penyusutan
Aset yang diperoleh setelah penyusunan neraca awal hingga satu tahun sebelum dimulainya penerapan penyusutan
Aset yang diperoleh sebelum penyusunan neraca awal
Pemanfaatan aset yang sudah seluruh nilainya disusutkan
Penghapusbukuan aset tetap
Penjualan aset tetap yang telah seluruhnya disusutkan
Tukar menukar aset tetap
Perbaikan aset tetap yang menambah masa manfaat atau kapasitas manfaat
Penyusutan aset secara berkelompok
Perhitungan penyusutan aset tetap yang diperoleh tengah tahun
Perubahan estimasi dan konsekuensinya

J. PENGHENTIAN DAN PELEPASAN

Bila aset tetap sudah rusak berat dan tidak dapat digunakan lagi maka aset tetap tersebut akan dihapuskan dari pembukuan. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang. Proses penghapusan seringkali memerlukan waktu yang lama, maka sementara menunggu surat keputusan penghapusan terbit aset yang rusak atau tidak dapat digunakan lagi dipindahkan dari kelompok aset tetap menjadi akun Aset Lain-lain dalam kelompok aset lainnya di neraca dan diungkapkan dalam CALK.

LIABILITIES

PENGERTIAN KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan yang berasal dari pinjaman. Pinjaman tersebut dapat berasal dari masyarakat, lembaga keuangan, pemerintah lain, atau lembaga internasional
Kewajiban kontinjensi adalah kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali suatu entitas.
Selain itu kewajiban kontijensi adalah kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui karena:

Tidak terdapat kemungkinan besar (not probable) bahwa suatu entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajibannya; atau
Jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal

KLASIFIKASI KEWAJIBAN

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan menjadi dua, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

2. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan. Jika pada akhir periode akuntansi, pemerintah mempunyai utang jangka panjang, maka pemerintah harus melakukan reklasifikasi kewajiban tersebut ke kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

PENGAKUAN KEWAJIBAN

Kewajiban pemerintah diakui jika besar kemungkinan pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat ini, dan kewajiban tersebut dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dapat timbul dari:

Transaksi pertukaran (exchange transactions);
Transaksi tanpa pertukaran (non-exchange transactions), dimana pemerintah belum melaksanakan kewajibannya sampai akhir periode akuntansi;
Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (government-related events); dan
Kejadian yang diakui pemerintah (government-acknowledged events).

D. PENGUKURAN KEWAJIBAN

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah. Penggunaan nilai nominal dalam menilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos.

1. Utang kepada Pihak Ketiga (Account Payable)

Terhadap barang/jasa yang telah diterima pemerintah dan belum dibayar, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah mengakui kewajiban tersebut sebagai utang di neraca. Apabila dalam jumlah kewajiban terdapat utang yang disebabkan adanya transaksi antar unit pemerintahan, penyajiannya harus dipisahkan dari kewajiban kepada unit nonpemerintahan.

2. Utang Bunga (Accrued Interest)

Utang bunga pinjaman pemerintah dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga pinjaman pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban jangka pendek.

3. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan untuk PFK yang belum disetorkan kepada yang berhak harus disajikan sebagai utang di neraca sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

4. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Contohnya Pinjaman obligasi yang jatuh tempo tahun yang akan datang sebesar Rp 2 Milyar disajikan sebesar nilai nominal.

5. Kewajiban Lancar Lainnya (Other Current Liabilities)

Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori utang jangka pendek di atas. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut.

6. Utang Pemerintah Yang Tidak Diperjualbelikan Dan Yang Diperjualbelikan

Penilaian utang pemerintah disesuaikan dengan karakteristik utang tersebut yang dapat berbentuk: Utang Pemerintah yang tidak diperjualbelikan (Non-traded Debt) dan Utang Pemerintah yang diperjualbelikan (Traded Debt)

Utang Pemerintah Yang Tidak Diperjualbelikan (Non-Traded Debt)
Utang Pemerintah Yang Diperjualbelikan (Traded Debt)
7. Perubahan Valuta Asing

Utang pemerintah dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah bank sentral saat terjadinya transaksi. Kurs tunai yang berlaku pada tanggal transaksi sering disebut kurs spot (spot rate).

8. Penyelesaian Kewajiban Sebelum Jatuh Tempo

Untuk sekuritas utang pemerintah yang diselesaikan sebelum jatuh tempo karena adanya fitur untuk ditarik oleh penerbit dari sekuritas tersebut atau karena memenuhi persyaratan untuk penyelesaian oleh permintaan pemegangnya maka perbedaan antara harga perolehan kembali dan nilai tercatat netonya harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban yang berkaitan.

9. Tunggakan

Jumlah tunggakan atas pinjaman pemerintah harus disajikan dalam bentuk Daftar Umur (aging schedule) Kreditur pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan kewajiban.

10. Restrukturisasi Utang

Dalam restrukturisasi utang melalui modifikasi persyaratan utang, debitur harus mencatat dampak restrukturisasi secara prospektif sejak saat restrukturisasi dilaksanakan dan tidak boleh mengubah nilai tercatat utang pada saat restrukturisasi kecuali jika nilai tercatat tersebut melebihi jumlah pembayaran kas masa depan yang ditetapkan dengan persyaratan baru. Informasi restrukturisasi ini harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan dari pos kewajiban yang terkait.

11. Penghapusan Utang

Penghapusan utang adalah pembatalan secara sukarela tagihan oleh kreditur kepada debitur, baik sebagian maupun seluruhnya, jumlah utang debitur dalam bentuk perjanjian formal diantara keduanya. Atas penghapusan utang mungkin diselesaikan oleh debitur ke kreditur melalui penyerahan aset kas maupun nonkas dengan nilai utang di bawah nilai tercatatnya.

BIAYA YANG BERHUBUNGAN DENGAN UTANG PEMERINTAH

Biaya-biaya yang berhubungan dengan utang pemerintah adalah biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul dalam kaitan dengan peminjaman dana. Biaya-biaya dimaksud meliputi:

Bunga atas penggunaan dana pinjaman, baik pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang.
Amortisasi diskonto atau premium yang terkait dengan pinjaman.
Amortisasi biaya yang terkait dengan perolehan pinjaman seperti biaya konsultan, ahli hukum, commitment fee, dan sebagainya.
Perbedaan nilai tukar pada pinjaman dengan mata uang asing sejauh hal tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Utang pemerintah harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya. Untuk meningkatkan kegunaan analisis, informasi-informasi yang harus disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah:

Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman.
Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya.
Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku.
Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo.
Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:

(1).         Pengurangan pinjaman;
(2).         Modifikasi persyaratan utang;
(3).         Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
(4).         Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
(5).         Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
(6).         Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.

Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
Biaya pinjaman, meliputi:

(1).         Perlakuan biaya pinjaman;
(2).         Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
(3).         Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

PERBANDINGAN SAP CASH TOWARD ACCRUAL DAN SAP ACCRUAL

Antara SAP Cash Toward Accrual (sesuai PP 24 Tahun 2005) dengan SAP Accrual (Sesuai PP 71 Tahun 2010) pada dasarnya tidak terdapat banyak perbedaan, jika dilihat pada komponen neraca sesuai PP 71 Tahun 2010 terdapat tambahan akun yaitu :

1. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima di muka adalah pendapatan yang diterima oleh satuan kerja/pemerintah dan sudah disetor ke Rekening Kas Umum Negara, namun wajib setor belum menikmati barang/jasa/fasilitas dari satuan kerja/pemerintah, atau pendapatan pajak/bukan pajak yang telah disetor oleh wajib pajak/bayar ke Rekening Kas Umum Negara yang berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau penelitian oleh pihak yang berwenang terdapat lebih bayar pajak/bukan pajak. Pada neraca, pendapatan diterima di muka disajikan sebagai kewajiban jangka pendek. Dalam penyajian informasi pendapatan secara akrual, realisasi pendapatan secara kas tahun berjalan harus disesuaikan yaitu dengan cara:

Mengurangkan pendapatan diterima di muka pada tahun berjalan; dan/atau
Menambahkan pendapatan diterima di muka pada tahun lalu yang barang/jasa/pelayanannya dilaksanakan pada tahun berjalan.
2. Belanja yang Masih Harus Dibayar

Suatu transaksi dengan pertukaran (exchange transactions) timbul ketika masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya. Terdapat dua arus timbal balik atas sumber daya atau janji untuk menyediakan sumber daya. Dari pengertian di atas, Belanja yang Masih Harus Dibayar dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

Kewajiban yang timbul akibat hak atas barang/jasa yang telah diterima kementerian negara/lembaga, namun sampai pada akhir periode pelaporan belum dilakukan pembayaran/pelunasan atas hak tersebut kepada pegawai dan/atau pihak ketiga selaku penyedia barang/jasa. Termasuk dalam hal ini adalah kewajiban kepada pegawai dan barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya.
Kewajiban yang timbul akibat perjanjian/komitmen yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan peraturan yang ada, seperti Belanja Subsidi, Belanja Bantuan Sosial, dan Transfer ke Daerah, namun sampai pada akhir periode pelaporan belum dilakukan realisasi atas perjanjian komitmen tersebut kepada pihak ketiga. Dalam hal ini mengatur kewajiban satu arah dari pemerintah tanpa ada hak atas barang/jasa yang diterima.

Pada neraca, belanja yang masih harus dibayar disajikan sebagai kewajiban jangka pendek. Dalam penyajian informasi belanja secara akrual, belanja secara kas tahun berjalan harus disesuaikan yaitu dengan cara:

menambahkan belanja yang masih harus dibayar yang terutang pada tahun berjalan; dan/atau
mengurangkan belanja yang masih harus dibayar pada tahun lalu yang telah dibayarkan pada tahun berjalan.
3. Premium/Diskonto Obligasi

Nilai yang dicantumkan di neraca untuk utang dalam negeri obligasi adalah sebesar nilai nominal, yaitu jumlah yang akan dibayar pemerintah pada saat obligasi tersebut jatuh tempo. Apabila sekuritas utang pemerintah dijual di bawah nilai pari (dengan diskon), maupun di atas nilai pari (dengan premium), maka nilai pokok utang obligasi adalah sebesar nilai nominal dari obligasi. Diskonto atau premium disajikan pada neraca awal sejumlah nilai yang belum diamortisasi sampai dengan tanggal disusunnya neraca.
Mengapa pemerintah harus melakukan disclose akan kontingensinya.
Kebanyakan pemerintah akan beresiko akan loss kontingensi. Sebagai contoh, pemerintah mungkin menggunakan jaminan pinjaman sebagai alat yang signifikan untuk memberikan bantuan finansial; mereka mungkin terekspos akan settlement dibawah klaim legal; atau mereka dapat menawarkan program tipe asuransi untuk menutupi kerugian yang muncul akibat kesalahan bank atau gagal panen (setidaknya pada tingkat tertentu). Intinya, kontingensi kontingensi ini tidak berbeda dengan kontingensi yang dihadapi oleh perusahaan swasta.
Dalam menilai kondisi finansial pemerintah, penting untuk mengerti risiko dan eksposure pemerintah terhadap loss. Minimal, pemerintah harus mengungkapkan eksposure akan loss yang berkaitan dengan kontingensi. Untuk lebih mengerti risiko dan eksposure akan loss, sangat berguna untuk pengguna laporan untuk mengungkapkan eksposure penuh akan loss dan beberapa indikasi akan kemungkinan atau kemungkinan besar loss. Pengungkapan tersebut dapat berupa catatan atas laporan keuangan yang menjelaskan kontingensi signifikan pemerintah, dan/atau pada suatu daftar.
Standar IASC untuk Komitmen.
IASC tidak secara formal menjelaskan suatu komitmen. Namun IAS 5 Information to be Disclosed in Financial Statement mengharuskan perusahaan bisnis untuk mengungkapkan jumlah yang dikomitmenkan untuk capital expenditure di masa mendatang.
IAS 17, Accounting for Leases, adalah suatu contoh standar yang meluas tentang syarat umum pengungkapan pada IAS 5, yang menyatakan perlunya pengungkapan akan komitmen untuk pembayaran lease minimum atas lease finansial dan lease operasi yang tidak dapat dibatalkan, dengan jangka waktu lebih dari satu tahun, dalam bentuk lembar ringkasan, yuang menunjukkan jumlah dan periode dimana pembayaran akan jatuh tempo.
Pengungkapan komitmen juga dibahas oleh standar IAS untuk bank (untuk berbagai jenis komitmen) dan join venture (pengungkapan bagian dari capital commitment)
Mengapa pemerintah harus mengungkapan komitmennya.
Informasi tentang komitmen pemerintah merupakan informasi bagi pengguna karena memberikan penilaian akan sumber daya pemerintah yang telah dikomitmenkan untuk mencapai kewajiban tertentu di masa mendatang. Informasi tersebut berguna dalam memahami dan menilai kebutuhan penerimaan pemerintah dimasa mendatang, yang kemudian batasan yang telah ada akan sesuai dengan aktifitas pemerintah dimasa maendatang. Maka, pengungkapan informasi tentang komitmen sama pentingnya dengan melaporkan seluruh liabilitas, dan juga provisi untuk kemungkinan loss yang terkait dengan kontingensi, dan pengungkapan risiko pemerintah dan eksposure terhadap loss dari semua kontingensi.

EXPENSE VS EXPENDITURE

Beban (expense) – IASC:
Penurunan manfaat ekonomis selama periode akuntansi dalam bentuk:

aliran keluar
pengurangan aset
terjadinya kewajiban

yang menyebabkan penurunan ekuitas, selain yang berhubungan dengan distribusi ke pengambil bagian ekuitas.
Permasalahan penerapan definisi expense dalam sektor publik:
Definisi yang dikembangkan oleh IASC tidak efektif untuk entitas sektor publik yang:

Tidak menerapkan full accrual
Menerapkan model pelaporan yang tidak menyajikan laporan akuntansi yang berartikulasi

Konsep Beban & Belanja

Transaksi yang menimbulkan “beban”, dan “beban” itu sendiri, mempunyai berbagai bentuk perlakuan
Dalam basis akuntansi akrual modifikasi, mereka disebut belanja (expenditure) yang mengacu kepada pembayaran kas, atau harga barang dan jasa yang telah diterima
Pada basis akuntansi full accrual terminologi tersebut akan beralih ke beban (expense).
Beberapa pemerintah yang telah menerapkan akuntansi full accrual, sebagian besar masih menggunakan basis kas atau akrual modifikasi.

Konsep menurut 4 Basis Akuntansi

Basis Kas	Kas Modifikasi	Akrual Modifikasi	Full Akrual
Pelaporan pengeluaran terkait dengan arus kas selama suatu periode. Misalnya: pembelian aset, pembayaran utang atau pembayaran jasa yang telah diterima.	Pengeluaran yang dibebankan dalam suatu periode pelaporan ditambah dengan arus kas keluar pada specific period setelah tanggal pelaporan	Belanja à biaya yang timbul selama suatu periode terkait dengan pembelian barang dan jasa, baik sudah dibayar maupun belum, termasuk transfer kepada penerima manfaat yang berhak sesuai dengan kebijakan pemerintah. Pengakuan belanja tidak terkait dengan waktu pengeluaran kas.	Fokus pada pengukuran dan pelaporan harga barang dan jasa yang telah dikonsumsi selama periode pelaporan (akuntansi beban) Depresiasi diakui sebagai beban tetapi tidak termasuk belanja. Beban juga meliputi kerugian yang terjadi tanpa adanya suatu transaksi, misalnya karena adanya perubahan nilai tukar mata uang asing.

Lebih Jelasnya:

KAS	KAS MODIFIKASI	AKRUAL MODIFIKASI	AKRUAL PENUH
Pengeluaran kas (cash disbursement)	Pengeluaran yang dibuat sampai X hari setelah tanggal pelaporan (cash disburs + specific period)	Belanja (expenditure)	Beban (expense)

Permasalahan dalam penyajian “expense” dalam Laporan Operasional (LO):

Beban yg dikeluarkan pemerintah tdk dimaksudkan untuk memperoleh pendapatan, sehingga tdk sesuai dg konsep “macthing cost againts revenue”
Seharusnya “expense” merupakan porsi total pengeluaran yg harus diatribusikan dlm perolehan barang/jasa
Kesulitan dalam penetapan beban penyusutan untuk aset2 infrastruktur, terutama dlm hal penetapan:

–          Masa manfaat
–          Estimasi nilai sisa
–          Nilai wajar

Jika bebab penyusutan dilaporkan dlm LO, akan memperlihatkan kinerja yg buruk dari instansi ybs, karena sebelumnya telah melaporkan biaya2 pemeliharaan. Jadi seolah-olah terjadi pemborosan.

Contoh perbedaan konsep “expense” & “expenditure” dalam proses akuntansinya:
Transaksi à Pembelian aset dengan Utang
Perlakuan Akuntansinya:

Cash Toward Accrual	Akrual Modifikasian	Full Accrual
Pembelian Dana yg harus disediakan xxx Utang xxx Korolari Aset xxx Diinvestasikan pd aset xxx Penyusutan aset -	Pembelian Expenditure xxx Utang xxx Korolari Aset xxx Diinvestasikan pd aset xxx Penyusutan aset Diinvestasikan pd aset xxx Akumulasi peny. xxx	Pembelian Aset xxx Utang xxx Penyusutan aset Expense xxx Akumulasi peny. xxx

BLU

SAPP
terdiri dari Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SABUN) yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang dilaksanakan oleh kementerian negara/lembaga

Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) adalah sistem terpadu yang menggabungkan prosedur manual dengan proses elektronis dalam pengambilan data, pembukuan dan pelaporan semua transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas seluruh entitas Pemerintah Pusat

Tujuan SAPP

Menjaga aset Pemerintah Pusat dan instansi-instansinya
Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang anggaran dan kegiatan keuangan Pemerintah Pusat
Menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan suatu instansi dan Pemerintah Pusat secara keseluruhan;
Menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan, pengelolaan dan pengendalian kegiatan dan keuangan pemerintah secara efisien.

Ciri-ciri Pokok SAPP

Basis Akuntansi

Cash toward Accrual. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca.

Sistem Pembukuan Berpasangan

Sistem Pembukuan Berpasangan didasarkan atas persamaan dasar akuntasi yaitu: Aset = Kewajiban + Ekuitas Dana. Setiap transaksi dibukukan dengan mendebet sebuah perkiraan dan mengkredit perkiraan yang terkait.

Dana Tunggal

Kegiatan akuntansi yang mengacu kepada UU-APBN sebagai landasan operasional. Dana tunggal ini merupakan tempat dimana Pendapatan dan Belanja Pemerintah dipertanggungjawabkan sebagai kesatuan tunggal.

Desentralisasi Pelaksanaan Akuntansi

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan di instansi dilaksanakan secara berjenjang oleh unit-unit akuntansi baik di kantor pusat instansi maupun di daerah.

Bagan Akun Standar

SAPP menggunakan akun standar yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku untuk tujuan penganggaran maupun akuntansi.

Standar akuntansi Pemerintahan (SAP)

SAPP mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam melakukan pengakuan, penilaian, pencatatan, penyajian, dan pengungkapan terhadap transaksi keuangan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban, akuntansi, dan pelaporan keuangan.
SA-BUN dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perbendaharan terdiri dari :

Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) yang terdiri dari:
1. Sistem Akuntansi Kas Umum Negara (SAKUN) yang menghasilkan LAK, Neraca KUN dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Kas dan Laporan Perubahan Posisi Kas;
2. Sistem Akuntansi Umum (SAU) yang menghasilkan LRA dan Neraca SAU;
3. Sistem Akuntansi Utang Permerintah dan Hibah (SA-UPH)
4. Sistem Akuntansi Penerusan Pinjaman (SA-PP)
5. Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah (SA-IP)
6. Sistem Akuntansi Transfer ke Daerah (SA-TD)
7. Sistem Akuntansi Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain (SA- BSBL)
8. Sistem Akuntansi Transaksi Khusus (SA-TK)
9. Akuntansi Badan Lainnya

SA-BUN menghasilkan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara. Dalam pelaksanaan SABUN, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara membentuk Unit Akuntansi Bendahara Umum Negara (UABUN) yang terdiri dari:

Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara–Akuntansi Pusat- dilaksanakan oleh :
KPPN sebagai Unit Akuntansi Kuasa Bendahara Umum Negara (UAKBUN) Daerah.
DPKN sebagai-Unit Akuntansi Kuasa Bendahara Umum Negara (UAKBUN) Pusat .
Kanwil sebagai Unit Akuntansi Koordinator Kuasa Bendahara Umum Negara (UAKKBUN).
DAPK sebagai Unit Akuntansi Pembantu BUN.
1. Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara–Penerusan Pinjaman dilaksanakan oleh- Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Direktorat jenderal Perimbangan Keuangan;
2. Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara–Investasi Pemerintah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara ;
3. Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara –Utang/Hibah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (UAPBUN-DJPU);
4. Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara-BAPP dan PNBP Khusus dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Anggaran (UAPBUN-DJA);
5. Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara -Transfer ke Daerah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (UAPBUN-DJPK);
6. Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara-Transaksi Lainnya;
7. Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara-Badan Lainnya dilaksanakan oleh Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (UAPBUN- BL).

Sistem Akuntansi Instansi (SAI)

Salah satu subsistem dari Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP).
Menurut Peraturan Menteri Keuangan No.171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, SAI adalah serangkaian prosedur manual, maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Ketua Lembaga Teknis yang melakukan pemrosesan data transaksi keuangan baik arus uang maupun barang untuk menghasilkan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.
Terdiri atas Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara/SIMAK-BMN (sebelumnya bernama SABMN)
SAK digunakan untuk memproses transaksi anggaran dan realisasinya, sehingga menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran
SIMAK-BMN memproses transaksi perolehan, perubahan dan penghapusan barang milik negara untuk mendukung SAK dalam rangka menghasilkan laporan neraca. Di samping itu, SIMAK-BMN juga menghasilkan berbagai laporan, buku-buku, serta kartu-kartu yang memberikan informasi manajerial pengelolaan BMN.

1) Sistem Akuntansi Keuangan

Sistem Akuntansi Keuangan merupakan bagian dari SAI yang digunakan untuk memproses transaksi anggaran dan realisasinya, sehingga menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat dinyatakan bahwa dalam pelaksanaan SAK Kementerian Negara/Lembaga membentuk dan menunjuk unit akuntansi di dalam organisasinya yang terdiri dari:

Sistem Akuntansi tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SA-UAKPA).
Sistem Akuntansi tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (SA-UAPPA-W).
Sistem Akuntansi tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (SA-UAPPA-E1).
Sistem Akuntansi tingkat Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (SA-UAPA).

Pelaporan
Laporan Keuangan yang dihasilkan merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran oleh unit-unit akuntansi, baik sebagai entitas akuntansi maupun entitas pelaporan. Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga yang dihasilkan unit akuntansi instansi tersebut terdiri dari:

Laporan Realisasi Anggaran, menyajikan informasi realisasi pendapatan dan belanja, yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
Neraca, menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, ekuitas dana per tanggal tertentu.
Catatan atas Laporan Keuangan, yang meliputi penjelasan, daftar rinci, dan analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.

2) Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara

Barang Milik Negara meliputi semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Perolehan lainnya yang sah meliputi:

Barang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenisnya.
2. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dan perjanjian/kontrak.
3. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang.
4. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh ketentuan hukum tetap.

Barang Milik Negara meliputi unsur-unsur:

Aset Lancar.

Dalam pengertian BMN, aset lancar yang dimaksud adalah persediaan. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Aset Tetap.

Aset tetap yang dimaksud dalam pengertian BMN adalah tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan.

Aset Lainnya.

Yang dimaksud aset lainnya pada BMN adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah, sehingga tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Aset Bersejarah.

Yang dimaksud aset bersejarah dalam pengertian BMN adalah aset tetap yang mempunyai ketetapan hukum sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah.
SIMAK-BMN bertujuan untuk menghasilkan informasi yang diperlukan sebagai alat pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN dan pelaporan manajerial. SIMAK-BMN menghasilkan informasi sebagai dasar penyusunan Neraca Kementerian Negara/Lembaga dan informasi-informasi untuk perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
Prinsip SIMAK-BMN :

Ketaatan, yaitu SIMAK-BMN diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Apabila prinsip akuntansi bertentangan dengan peraturan perundangan maka yang diikuti adalah peraturan perundangan.
Konsistensi, yaitu SIMAK-BMN dilaksanakan secara berkesinambungan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Komparabilitas, yaitu SIMAK-BMN menggunakan klasifikasi standar sehingga menghasilkan laporan yang dapat dibandingkan.
Materialitas, yaitu SIMAK-BMN dilaksanakan dengan tertib dan teratur sehingga semua informasi yang dapat mempengaruhi keputusan diungkapkan.
Objektif, yaitu SIMAK-BMN dilakukan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
Kelengkapan, yaitu SIMAK-BMN mencakup seluruh transaksi BMN yang terjadi.

Perolehan BMN :

Pembelian, adalah terjadinya transaksi pertukaran dengan penyerahan sejumlah uang untuk memperoleh sejumlah barang.
Transfer Masuk, merupakan perolehan BMN dari hasil transfer masuk dari unit lain dalam lingkup Pemerintah Pusat tanpa menyerahkan sejumlah sumber daya ekonomi.
Hibah, yaitu perolehan BMN dari luar pemerintah pusat tanpa menyerahkan sejumlah sumber daya ekonomi.
Rampasan, yaitu transaksi perolehan BMN dari hasil rampasan berdasarkan keputusan pengadilan.
Penyelesaian pembangunan, merupakan transaksi perolehan BMN dari hasil penyelesaian pembangunan berupa gedung/bangunan dan BMN lainnya yang telah diserahterimakan dengan Berita Acara Serah Terima.
Pembatalan Penghapusan, yaitu pencatatan BMN dari hasil pembatalan penghapusan yang sebelumnya telah dihapuskan dari pembukuan.
Reklasifikasi Masuk, yaitu transaksi BMN yang sebelumnya telah dicatat dengan klasifikasi BMN yang lain.
Pelaksanaan dari Perjanjian/Kontrak, merupakan barang yang diperoleh dari pelaksanaan kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah, tukar menukar, dan perjanjian kontrak lainnya.

Perubahan BMN :

Pengurangan, yaitu transaksi pengurangan kuantitas/nilai BMN yang menggunakan satuan luas atau satuan lain yang pengurangannya tidak menyebabkan keseluruhan BMN hilang.
Pengembangan, merupakan transaksi pengembangan BMN yang dikapitalisir yang mengakibatkan pemindahbukuan dari Daftar BMN Ekstrakomptabel ke Daftar BMN Intrakomptabel atau perubahan nilai/satuan BMN dalam BI Intrakomptabel.
Perubahan kondisi, yaitu pencatatan perubahan kondisi BMN.
Koreksi perubahan nilai/kuantitas, yaitu koreksi pencatatan atas nilai/kuantitas BMN yang telah dicatat dan telah dilaporkan sebelumnya.

Penghapusan BMN :

Penghapusan, yaitu transaksi untuk menghapus BMN dari pembukuan berdasarkan suatu surat keputusan penghapusan oleh instansi yang berwenang.
Transfer Keluar, merupakan penyerahan BMN dari hasil transfer keluar dari unit lain dalam lingkup pemerintah pusat tanpa menerima sejumlah sumber daya ekonomi.
Hibah (keluar), yaitu penyerahan BMN karena pelaksanaan hibah, atau yang sejenis ke luar pemerintah pusat tanpa menerima sumber daya ekonomi.
Reklasifikasi keluar, yaitu transaksi BMN ke dalam klasifikasi BMN yang lain. Transaksi ini berkaitan dengan transaksi reklasifikasi masuk.
Koreksi pencatatan, merupakan transaksi untuk mengubah catatan BMN yang telah dilaporkan sebelumnya.

Pada SIMAK BMN, barang dapat diklasifikasi ke dalam golongan, bidang, kelompok, sub kelompok. Apabila terdapat BMN yang belum terdaftar pada ketentuan tersebut, maka digunakan klasifikasi dan kode barang yang mendekati jenis dan atau fungsinya.

BLU

Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
Kekayaan Badan Layanan Umum merupakan kekayaan negara/daerah yang tidak dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan Badan Layanan Umum yang bersangkutan.
Pembinaan keuangan Badan Layanan Umum pemerintah pusat dilakukan oleh Menteri Keuangan dan pembinaan teknis dilakukan oleh menteri yang bertanggung jawab atas bidang pemerintahan. Pembinaan keuangan Badan Layanan Umum pemerintah daerah dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) dan pembinaan teknis dilakukan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab atas bidang pemerintahan.
Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja Badan Layanan Umum disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah.
Pendapatan dan hibah dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja Badan Layanan Umum yang bersangkutan.

Untuk mencapai tujuannya, BLU diberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan khususnya pelaksanaan anggaran yang mencakup pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, pengelolaan barang/jasa. Pendapatan yang diterima oleh BLU dapat digunakan langsung untuk mendanai kegiatan BLU yang bersangkutan
Sistem Akuntansi BLU terdiri dari:

Sistem Akuntansi Keuangan, adalah sistem akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan pokok dengan tujuan umum ( general purpose ) yang menghasilkan Laporan Keuangan pokok untuk keperluan akuntabilitas, manajemen, dan transparansi.
Sistem Akuntansi Aset Tetap, yang menghasilkan laporan asset tetap untuk keperluan manajemen asset tetap.
Sistem Akuntansi Biaya, yang menghasilkan informasi biaya satuan (unit) per unit layanan, pertanggungjawaban kinerja ataupun informasi lain untuk kepentingan manajerial.

Di dalam sistem akuntansi keuangan BLU harus dirancang agar paling sedikit menyajikan :

Informasi tentang posisi keuangan secara akurat dan tepat waktu
Informasi tentang kemampuan BLU untuk memperoleh sumber daya ekonomi berikut beban yang terjadi selama satu periode
Informasi mengenai sumber dan penggunaan dana selama satu periode
Informasi tentang pelaksanaan anggaran secara akurat dan tepat waktu
Informasi tentang ketaatan pada peraturan perundang-undangan

Karakteristik yang ada dalam sistem akuntansi keuangan BLU antara lain:

Basis akuntansi yang digunakan adalah basis akrual
Sistem akuntansi dilaksanakan dengan sistem pembukuan berpasangan (double entry)
Sistem akuntansi BLU disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian intern sesuai praktek bisnis yang sehat

Sistem Akuntansi Aset Tetap BLU paling sedikit harus mampu menghasilkan:

Informasi tentang jenis, kuantitas, nilai, mutasi, dan kondisi asset tetap milik BLU
Informasi tentang jenis, kuantitas, nilai, mutasi, dan kondisi asset tetap bukan milik BLU namun berada dalam pengelolaan BLU
Dalam pelaksanaan sistem akuntansi asset tetap, BLU dapat menggunakan sistem akuntansi barang milik Negara yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan

Sistem Akuntansi Biaya BLU paling sedikit mampu menghasilkan:

Informasi tentang harga pokok produksi
Informasi tentang biaya satuan (unit cost) per unit layanan
Informasi tentang analisis varian (perbedaan antara biaya standar dan biaya sesungguhnya)

Sistem Akuntansi Biaya menghasilkan informasi yang berguna dalam:

Perencanaan dan pengendalian operasional BLU
Pengambilan keputusan oleh pimpinan BLU
Perhitungan tarif layanan BLU

Dalam rangka pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan dan kegiatan pelayanannya, BLU menyusun dan menyajikan:

Laporan Keuangan, yang terdiri dari:

Laporan Realisasi Anggaran dan/atau Laporan Operasional;
Neraca;
Laporan Arus Kas
Catatan atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan unit-unit usaha yang diselenggarakan oleh BLU dikonsolidasikan dalam Laporan Keuangan Induk

Laporan Kinerja

BLU melakukan rekonsiliasi atas pendapatan dan belanja dengan KPPN setiap triwulan.
Laporan Keuangan disampaikan secara berjenjang kepada menteri/pimpinan lembaga serta kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan setiap triwulan, semester, dan tahun.

Penyampaian Laporan Keuangan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

laporan triwulanan paling lambat tanggal 15 setelah triwulan berakhir
laporan semesteran paling lambat tanggal 10 setelah semester berakhir
laporan tahunan paling lambat tanggal 20 setelah tahun berakhir.

Laporan Keuangan BLU untuk tujuan konsolidasi

Laporan Keuangan BLU merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan kementerian negara/lembaga.
Dalam rangka konsolidasi Laporan Keuangan BLU dengan Laporan Keuangan kementerian negara/lembaga, BLU menyampaikan Laporan Keuangan sesuai dengan SAP setiap semester dan tahun.
Laporan Keuangan terdiri dari LRA, neraca, dan catatan atas Laporan Keuangan sesuai dengan SAP dilampiri dengan Laporan Keuangan yang sesuai dengan SAK/standar akuntansi industri spesifik.
Dalam hal sistem akuntansi keuangan BLU belum dapat menghasilkan laporan keuangan untuk tujuan konsolidasi dengan laporan keuangan kementerian/lembaga, BLU perlu melakukan konversi laporan keuangan BLU berdasarkan SAK ke dalam laporan keuangan berdasarkan SAP.
Proses konversinya mencakup pengertian, klasifikasi, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan atas akun-akun neraca dan laporan aktivitas/operasi.

Menjembatani hal-hal yang telah disampaikan di atas dalam hal SAP masih mengacu pada PP No. 24 tahun 2005, berikut ini perubahan dalam PP No. 71 tahun 2010 terkait dengan BLU/BLUD:

Apabila pada PP No. 24 tahun 2005 pada bagian definisi hanya Badan Layanan Umum, pada PP No. 71 tahun 2010 Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah
Hal-hal yang sebelumnya tidak diatur dalam PP No. 24 tahun 2005 namun diatur dalam PP No. 71 tahun 2010 adalah sebagai berikut :

Selaku penerima anggaran belanja pemerintah (APBN/APBD) BLU/BLUD adalah entitas akuntansi, yang laporan keuangannya dikonsolidasikan pada entitas pelaporan yang secara organisatoris membawahinya
Konsolidasi laporan keuangan BLU/BLUD pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang secara organisatoris membawahinya dilaksanakan setelah laporan keuangan BLU/BLUD disusun menggunakan standar akuntansi yang sama dengan standar akuntansi yang dipakai oleh organisasi yang membawahinya

Laporan keuangan konsolidasian disajikan oleh entitas pelaporan kecuali Laporan keuangan konsolidasian Arus Kas dan Laporan keuangan konsolidasian Perubahan Saldo Anggaran Lebih.

OPINI AUDIT

Dasar Penetapan :

1. Pasal 16 UU No.15 Tahun 2004 à ini yang pokok

Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah
Kecukupan pengungkapan (adequate disclosure)
Kepatuhan perundang-undangan
Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI)

2. Standar Pelaporan Pemeriksaan Keuangan pada SPKN à sampingan saja ^^

Pertimbangan SPKN
Tingkat kesesuaian dan kecukupan pengungkapan dikaitkan dengan materialitas
Tanggapan entitas
Surat representasi

Proses Menentukan Opini

Penjelasan atas flowchart:

Pembatasan lingkup

Pembatasan oleh auditee.
Pembatasan oleh keadaan (keterbatasan waktu, dana, dll).

Materialitas

Tingkat materialitas diukur terhadap:

Suatu akun tertentu tetapi tidak terhadap LK secara keseluruhan.
Suatu akun dan terhadap LK secara keseluruhan.

SPI yang memadai

Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa cara:

Pengukuran kuantitas tertentu.
Pengukuran kualitas yang memerlukan “judgement”.

Kesesuaian dengan SAP

Tingkat kesesuaian terhadap SAP dilakukan dengan memahami laporan-laporan yang wajib disusun dan volunteer (pilihan).

Kriteria yang menjadi pertimbangan dalam penentuan opini:

Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
Efektivitas pengendalian intern
Kepatuhan terhadap ketentuan per-UU
Pengungkapan yang memadai

Jenis Opini :
a) Wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion),menyatakan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi.

Unqualified opinion (Pendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian)diberikan dengan kondisi:
- Keempat kriteria dalam penentuan opini dapat dipenuhi
- Semua koreksi yg dapat mempengaruhi kewajaran penyajian LK sudah dilakukan oleh auditee
- Dapat melakukan review atas auditor lain yang melaksanakan pemeriksaan atas LK entitas lain yang menjadi bagian LK yang kita periksa. Atau, tidak dapat mereview pekerjaan auditor lain tersebut, tetapi dapat meyakini bahwa bagian tersebut tidak material terhadap LK yang kita diperiksa
- Unqualified opinion with modified wording (Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan paragraf penjelasan)
  - Keempat kriteria kecuali pembatasan lingkup audit telah dipenuhi
  - Terdapat koreksi material yang tidak dilaksanakan oleh auditee
  - Tidak dapat mereview pekerjaan auditor lain yang melakukan pemeriksaan atas LK yang merupakan bagian dari LK yang kita periksa, akan tetapi jumlahnya material (bukan tidak material, dan bukan sangat material)

b) Wajar dengan pengecualian (qualified opinion), menyatakan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai Standar Akuntansi, kecuali dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan. Hal-hal yang dikecualikan dinyatakan dalam LHP yang memuat opini tersebut.Diberikan dalam kondisi :

Pembatasan lingkup audit atas beberapa akun yang cukup material (bukan tidak material dan bukan sangat material).
Tidak semua koreksi telah dilakukan oleh auditee.
Tidak dapat mereview pekerjaan auditor lain yang melakukan pemeriksaan atas LK yang merupakan bagian dari LK yang kita periksa, akan tetapi jumlahnya sangat material.

c) Tidak Wajar (adverse opinion), menyatakan bahwa laporan keuangan tidak disajikan secara wajar posisi keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi.Diberikan dalam kondisi :

Terdapat 2 kriteria yang tidak dipenuhi, yaitu “kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan” dan “Konsistensi pelaksanaan SAP”
Terdapat koreksi yang sangat material yang tidak dilaksanakan oleh auditee

d) Menolak Memberikan Pendapat atau Tidak Dapat Menyatakan Pendapat (disclaimer opinion) menyatakan bahwa laporan keuangan tidak dapat diyakini wajar atau tidak dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi. Ketidakyakinan tersebut dapat disebabkan oleh pembatasan lingkup pemeriksaan dan/atau terdapat keraguan atas kelangsungan hidup entitas (going concern). Alasan yang menyebabkan menolak atau tidak dapat menyatakan pendapat harus diungkapkan dalam LHP yang memuat opini tersebut.Diberikan dalam kondisi :

Keempat kriteria tersebut tidak dilaksanakan
Terdapat pembatasan lingkup audit atas akun-akun yg sangat material terhadap penyajian LK
Prosedur alternatif untuk meyakini kewajaran penyajian LK tidak dapat dilaksanakan
- Tidak dapat mereview pekerjaan auditor lain yang melakukan pemeriksaan atas LK yang merupakan bagian dari LK yang kita periksa, akan tetapi jumlahnya sangat material

LKPP Pemerintah Indonesia
Pemeriksaan LKPP 2007à Disclaimer, penyebab :

pembatasan lingkup pemeriksaan oleh Pemerintah
Proses penyusunan LKPP belum sesuai dengan SPAP
Belanja di luar mekanisme APBN
Rekening pemerintah pada kementerian negara/lembaga
Investasi permanen penyertaan modal negara
Aset tetap
Aset lain-lain kkks
Utang jangka panjang luar negeri; dan
Sisa anggaran lebih.

Pemeriksaan LKPP 2008àDisclaimer, penyebab :

1. Adanya perbedaan catatan penerimaan pajak menurut sistem akuntansi instansi (SAI) dengan sistem akuntansi umum (SAU).
2. Kesalahan dalam pembebanan penerimaan PBB Migas
3. Ada perbedaan antara data Dirjen Perbendaharaan (DJPB) dan Dirjen Pengelolaan Utang (DJPU) atas penarikan pinjaman luar negeri (utang jangka panjang).
4. Inventarisasi dan Pengelolaan Aset Tetap
5. Inventarisasi Aset Lainnya khususnya Aset KKKS dan Aset PT.PPA eks. BPPN
6. Selisih SAL Dengan Saldo Rekening-Rekening SAL

Pemeriksaan LKPP 2009à WDP, penyebab :

Ketidak Sesuaian Antara Klasifikasi Anggaran Dan Realisasi Penggunaannya
Inventarisasi dan Penilaian Aset Tetap
Belum Mencatat Kewajiban Dana Pensiun

Sumber : Diploma4Stan

Akuntansi Pemerintah

February 16, 2012

Akuntansi adalah
Proses : ketrampilan mencatat, menggolongkan, meringkas transaksi keuangan, dan melaporkan
Fungsi: kegiatan jasa menyajikan informasi kuantitatif u pengambilan keputusan

Akuntansi komersil v pemerintah

Tujuan pemerintah adl nirlaba shg tdk ada L/R, tk ada revaluasi, depresiasi tdk penting, tdk ada penandingan beban dg pendapatan
Pendapatan bersifat memaksa (pajak) dan tdk “diputar” u mndpt pendapatan lg. pendapatan trmsk jg pinjaman jangka panjang dan penjualan aktiva tetap
Istilah u beban adl expenditure, tmsk jg pembayaran angsuran hutang dan pembelian aset.
Ada akuntansi anggaran dan termasuk dlm sistem akuntansi
Tidak ada kepemilikan individual spt komersil.
Basis akuntansi pemerintahan lbh beragam, beda tiap negara

Karakter akpem

Tidak ada laporan L/r
Tidak ada pencatatan kepemilikan pribadi
Bentuk akuntansinya berbeda tiap negara
Tidak bs dipisahkan dr sistem keuangan dan anggaran
Sering dsbt dg akuntansi dana (fund)

Tujuan akpem: akuntabilitas, manajerial, pengawasan.
KERANGKA KONSEPTUAL (KK) AKPEM INDONESIA
Adl konsep yg mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah.
Tujuan KK sbg acuan :

Penyusunan standar akuntansi
Mengatasi mslh yg blm diatur dlm standar
Pemeriksa dalam mebuat laporan
Pengguna laporan keuangan u menafsir informasi dlm LK

Komponen LK (lama) : LRA, NERACA, LAK, CALK. Selain itu juga ada laporan kinerja keuangan dan laporan perubahan ekuitas
Asumsi dasar laporan keuangan:

Kemandirian entitas.
Asumsi kesinambungan entitas
Asumsi keterukuran dalam nilai uang

Karakteristik kualitatif LK

Relevan. Memiliki manfaat umpan balik, manfaat prediktif, tepat waktu, lengkap
Andal. Jujur, dapat diverifikasi, netral
Dapat dibandingkan
Dapat dipahami

Prinsip akpem :

Basis akuntansi, kas untuk LRA dan accrual untuk neraca.
Prinsip nilai historis. Aset dicatat dg nilai historis
Prinsip realisasi
Prinsip substance over form
Prinsip periodisitas
Prinsip konsistensi
Prinsip full disclosure
Prinsip penyajian wajar

Komponen LK :

LRA : pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan
Neraca:
1. aset : aset lancar yaitu : kas, setara kas, piutang, persediaan, investasi jangka pendek

aset nonlancar yaitu : investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, aset lainnya

kewajiban ; jangka pendek dan jangka panjang
ekuitas dana: selisih antara aset dan kewajiban (dana lancar, dana investasi, dan dana cadangan)
laporan arus kas (operasi, pembiayaan, investasi aset non keuangan, aktivitas non anggaran)
catatan atas laporan keuangan

Pengakuan:

aset : potensi manfaat ekonomi diperoleh , mempunyai nilai yg dpt diukur
kewajiban : diakui jika besar kemungkinan pengeluaran sumber daya ekonomi dilakukan u menyelesaikan kewajiban, pengeluaran tsb dpt diukur dg handal
pendapatan : saat kas diterima
belanja : saat kas dikeluarkan

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT
Terdiri dari sistem akuntansi pusat (SAP) dilaksanakan oleh kementerian keuangan dan sistem akuntansi instansi (SAI) dilaksanakan oleh kementerian pengguna anggaran.
Sedangkan SAP terdiri dari SAKUN dan SAU.
Berikut ringkasan SAPP dan laporan yg dihasilkan

Sistem akuntansi	Jenis Laporan
SAKUN	LAK Pusat Neraca KUN
SAU	Laporan Realisasi Anggaran Pusat Neraca Pusat
SAI	LRA instansi Neraca Instransi

Keterangan

LRA merupakan konsolidasi LRA seluruh kementerian
Neraca pusat merupakan konsolidasi neraca instansi dan neraca SAKUN
LAK pusat merupakan konsolidari lak seluruh kanwil perben

Siklus akuntansi pemerintah pusat

Penyusunan neraca awal
Pencatatan APBN disahkan -> jurnal hanya di SAKUN (estimasi pendapatan dan belanja)
Pencatatan DIPA -> jurnal hanya di SAU (alokasi estimasi pndptn dan belanja)
Pencatatan transaksi (realisasi anggaran)
Penyusunan neraca percobaan
Pembuatan jurnal penyesuaian
Pembuatan jurnal penutup
Penyusunan LK

Sumber : Diploma4Stan

Manajemen Strategis Sektor Pemerintah 1

February 16, 2012

Pemerintahan yang baik (Good Government) adalah lembaga non profit oriented, yang mengemban fungsi dalam mengelola administrasi pemerintahan, konsep Pemerintahan yang baik dari pusat sampai dengan di perdesaan dapat merubah main set serta workframe bernegara, dengan suatu konsesus nasional dengan tidak mengkonsumsi anggaran masyarakat, dan tetap berpihak pada kepentingan masyarakat khususnya kepentingan rakyat miskin atau masyarakat yang termarjinalkan dalam paradigma dan realitas pembangunan.
Prinsipel Good Governance adalah:

1. Partisipasi
Semua orang mempunyai suara dan terlibat dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan atas adanya kebebasan untuk berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif, partisipasi yang dilakukan bukan semata tindakan mobilisasi ataupun kolekfitas, namun sebagai suatu kebetuhan person dalam mewarnai dan memberikan aroma dalam wadah lembaga organisasi yang independen.

2. Supremasi hukum
Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, terutama hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusa.

3. Transparansi
Transparansi dibangun atas dasar terbukanya informasi secara bebas. Seluruh proses pemerintahan atau lembaga adminstrasi dapat memberikan informasi yang dapat dakses oleh semua pihak. Transparansi di interpretasikan tembus pandang, sama-samar, keterbukaan bukan dari demensi bidang keuangan saja, namun lebih menyeluruh pada multi demensi bidang lainnya.

4. Cepat tanggap
Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak, dengan responbiltas yang tinggi.

5. Membangun konsensus
Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan public dengan kepentingan kebijakan, dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat, dan bila mungkin konsensus kebijakan-kebijakan serta prosedur-prosedur, muncul dan tumbuh dari masyarakat atau opini publik.

6. Kesetaraan
Semua orang mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka.

7. Efektif dan efsien
Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin dan berdaya guna.

8. Bertanggungjawab
Para pengambil keputusan di pemerintah, kelembagaan politik, kelembagaan ekonomi, kelembagaan sosial bertanggung jawab baik kepada seluruh masyarakat. Pertanggungjawabannya dalam bentuk pertanggungjawaban politik, pertanggungjawaban hukum, pertanggungjawaban profesional, pertanggungjawaban keuangan dan pertanggungjawaban moral

9. Visi strategis
Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerntahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Selain itu mereka harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.

Untuk membangun pemerintah yang baik diperlukan beberapa syarat.
Pertama, rakyat berhasil memilih pemimpin pemerintahan yang memiliki strong leadership (kepemimpinan yang kuat) yaitu yang memiliki kepemimpinan yang bisa memberi kebijakan, keteladanan, pencerahan, panduan, dan keberanian untuk melaksanakan visi dan program yang sudah dikampanyekan dalam pemilu Presiden/Wakil Presiden dan pemilihan kepala daerah.
Kedua, berhasil memilih pemimpin pemerintahan yang berpengalaman dari bawah, teruji dan memiliki visi besar, yaitu yang mempunyai mimpi besar untuk membawa bangsa ini menjadi bangsa dan negara yang besar, makmur, dan sejahtera, kuat dan mandiri, bukan menjadi bangsa kuli seperti yang disinyalir oleh Bung Karno, tetapi menjadi bangsa produsen sebagaimana yang dikemukakan Mohammad Hatta. Hal itu bisa diwujudkan karena hampir semua syarat dimiliki oleh Indonesia, seperti kekayaan sumber daya alam yang luar biasa, tanah yang luas dan subur, penduduk yang besar dan pekerja keras. Kalau bangsa ini berhasil memilih pemimpin pemerintahan di pusat dan daerah yang tepat dan diperlukan bangsa ini, maka dalam waktu yang tidak lama, Indonesia akan bangkit dan maju sebagaimana yang dilakukan Presiden Rusia Vladimir Putin, hanya memerlukan waktu 8 tahun, Rusia sebagai negara pecahan Uni Sovyet yang porak-poranda, bisa bangkit dan maju kembali, sehingga menjadi bangsa yang dihormati dan disegani oleh kawan dan lawan dalam pergaulan internasional.
Ketiga, berhasil memilih pemimpin pemerintahan yang berani dan tegas. Bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai ini mempunyai potensi yang besar untuk maju dan menjadi negara super power(adidaya), tetapi mempunyai banyak masalah seperti penguasaan ekonomi oleh pihak asing, sistem ekonomi yang dijalankan belum merujuk pasal 33 UUD 1945, terjerat oleh utang yang amat besar, sehingga pengeluaran terbesar dalam APBN adalah membayar cicilan utang dan bunga yang dalam tahun 2008 mencapai Rp 91,36 triliun, dan berbagai masalah besar yang memerlukan pemecahan segera. Oleh karena bangsa dan negara ini sangat banyak masalahnya dan tidak dalam keadaan normal, maka diperlukan pemimpin pemerintahan di semua tingkatan yang tegas dan berani mengambil resiko dalam mengambil keputusan yang cepat dan tepat.
Keempat, berhasil memilih pemimpin pemerintahan yang bisa merealisasikan mimpi besarnya dengan memberi satu fokus dalam pembangunan, yang kalau program tersebut dijalankan, akan menjadi bola salju (snow ball) yang mempengaruhi bidang-bidang lain. Jadi pemimpin yang dibutuhkan Indonesia, selain visioner, juga memiliki pengalaman dan teruji kemampuan manajerialnya dalam melaksanakan pembangunan, sehingga bangsa dan negara ini bangkit dari kubangan keterpurukan dalam segala bidang.
Menurut Bank Dunia (1992), good governance adalah sistem pemerintahan yang handal, pelayanan publik yang efisien, serta pemerintahan yang akuntabel terhadap publik. Jusuf Wanandi (1998), mengemukakan makna good governance adalah kekuasaan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, segala kebijakan yang diambal secara transparan, dan dapat dipertanggung-jawabkan (akuntabel) kepada masyarakat.
Menurut UNDP (United National Development Planning), good governance di maknai sebagai praktek penerapan kewenangan pengelolaan berbagai urusan. Penyelenggaraan negara secara politik, ekonomi dan administratif di semua tingkatan. Dalam konsep di atas, ada tiga pilar good governance yang penting, yaitu:
a. Economic governance (kesejahteraan rakyat)
b. Political governance (proses pengambilan keputusan)
c. Administrative governance (tata laksana pelaksanaan kebijakan)
Atribut good governance menurut pandangan masyarakat Eropa yang diterima baik di seluruh dunia, terdiri dari: (1) Menghargai hak asasi manusia (HAM), kebebasan pers, dan kebebasan mengemu kakan pendapat; (2) Akuntabilitas keuangan, ekonomi, dan politik yang baik; (3) Manajemen lingkungan ekonomi dan bisnis yang bersahabat dengan pasar; (4) Transparansi manajemen pemerintahan; (5) Pengambilan keputusan yang demokratis; (6) Kebijakan ekonomi dan sosial yang baik.
Berdasarkan atribut tersebut di atas menunjukkan bahwa, good governance mencakup aspek kehidupan yang luas, meliputi: hukum, politik, ekonomi, dan sosial, serta berhubungan erat dengan penyelenggaraan kekuasaan negara, baik eksekutif, legisiatif, maupun yudikatif. Pemakaian istilah good governance direkomendasikan oleh Bank Dunia sebagai opsi dari good government atau clean government yang terkesan hanya berkaitan dengan lembaga eksekutif saja.
Sedangkan good governance berlaku terhadap keseluruhan lembaga negara dalam penyelenggaraan negara, di mana dalam membangunnya dimuali sejak: rekrutmen, pendidikan, penempatan, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasannya, pembentukan budaya institusinya (institutional culture, keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap penyelenggara negara (right and obligation), dan secara simultan diikuti dengan penegakan hukum (law enforcement) sebagai keharusan yang tak perlu diperdebatkan lagi. Sedangkan, dalam dunia bisnis, good governance, dikenal dengan istilah good corporate governance dengan prinsip yang kurang lebih sama.
KONDISI CLEAN AND GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA SEKARANG
Pada awal 2007, Komite Nasional Kebijakan Governance telah menyempurnakan Pedoman Umum Good Coorporate Governance (GCG) dan merintis pembuatan Pedoman Good Public Governance (Combined Code) yang pertama di Indonesia, dan mungkin bahkan di dunia. Ini merupakan sebuah terobosan dan bukti kepedulian terhadap penciptaan kondisi usaha yang lebih baik dan menjanjikan di Indonesia jika diterapkan dengan konsisten. Pemerintah melalui perangkatnya juga terlihat melakukan banyak pembenahan untuk memperbaiki citra pemerintah dan keseriusannya dalam meningkatkan praktik good public governance, melalui pemberdayaan Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian telah cukup banyak temuan dan kasus yang diangkat ke permukaan dan diterapkan enforcement yang tegas.
Indonesia di tengah dinamika perkembangan global maupun nasional, saat ini menghadapi berbagai tantangan yang membutuhkan perhatian serius semua pihak. Good governance atau tata pemerintahan yang baik, merupakan bagian dari paradigma baru, yang berkembang dan, memberikan nuansa yang cukup mewarnai terutama pasca krisis multi dimensi, seiring dengan tuntutan era reformasi. Situasi dan kondisi ini menuntut adanya kepemimpinan nasional masa depan, yang diharapkan mampu menjawab tantangan bangsa Indonesia mendatang. Perkembangan situasi nasional dewasa ini, di cirirkan dengan tiga fenomena yang dihadapi, yaitu:
a. Permasalahan yang semakin kompleks (multidimensi )
b. Perubahan yang sedemikian cepat (regulasi kebijakan dan aksi-reaksi masyarakat)
c. Ketidakpastian yang relatif tinggi (bencana alam yang silih berganti, situasi ekonomi yang tidak mudah di prediksi, dan perkembangan politik yang up and down).
Kesenjangan proses komunikasi politik yang terjadi di Indonesia antara pemerintah dan rakyatnya, maupun partai yang mewakili rakyat dengan konstituennya menjadikan berbagai fenomena permasalahan sulit untuk di pahami dengan logika awam masyarakat. Seperti:
a. Indonesia kaya raya potensi Sumber Daya Alam(SDA), mengapa banyak yang miskin?
b. Anggaran untuk penanggulangan kemiskinan naik drastis dalam tiga tahun terakhir ini, dari 23 trilyun (2003) menjadi 51 trilyun lebih (2007), mengapa jumlah penduduk miskin justru meningkat dari 35,10 juta (2005) menjadi 39,05 juta (2006) ? Bukankah bila anggarannya di tambah dengan tujuan untuk menanggulangi kemiskinan, jumlah penduduk miskin seharusnya dapat berkurang.
c. Berikutnya, produksi pertanian konon surplus (meningkat) 1,1 juta dan bahkan kita oernah berswasembada pangan. Mengapa harga beras membumbung tinggi? Mengapa harus import terus? Semua ini membuat masyarakat pusing tujuh keliling karena tidak memahami kebijakan nasional.
Komunikasi politik ke bawah, secara efektif belum terjadi, sehingga hanya mengandalkan informasi dari berbagai media massa dengan variatif dan terkadang bisa berbau provokatif. Dalam situasi masyarakat seperti itu (kebingungan informasi), masyarakat tak tahu apa itu good governance.
Laporan Global Competitiveness Report yang dipublikasikan oleh World Economic Forum (WFF) yang menganalisis daya saing ekonomi dengan pendekatan, yakni pendekatan pertumbuhan ekonomin (OCI) dan pendekatan mikro ekonomi (MCI) menunjukkan bahwa peringkata daya saing perekonomian Indonesia (Growth Competitiveness Index) merosot lagi dari urutan ke 64 di tahun 2001 ke urutan 67 (dari 80 negara) di tahun 2002, dan daya saing mikro ekonomi (MCI) turun sembilan tingkat, dari urutan ke 55 menjadi urutan ke 63. Sebelumnya sebuah survey yang dilaporkan pada bulan Juni tahun 2001, yang di lakukan oleh Political and economic Risk consultancy (PERC), menempatkan Indonesia dalam kelompok dengan resiko politik dan ekonomi terburuk di antara 12 negara Asia bersama Cina dan Vietnam. Di lihat dari kebutuhan dunia akan usaha, kepercayaan investor yang menuntut adanya corporate governance berdasarkan prinsip-prinsip dan praktek yang di terima secara Internasional (Internasional Best Practice), maka terbentuknya komite internasional mengenai kebijakan corporate governance, National Comittee on Corporate Governance (NCCG) di bulan Agustus tahun 1999 merupakan suatu tonggak penting dalam sejarah perkembangan Good Governance di Indonesia.
Secara riil, melihat data investasi ke Indonesia selama 2007, ada perkembangan luar biasa, karena realisasi PMA naik lebih dari 100%, dengan nilai realisasi investasi yang menembus US$9 miliar. Namun, penilaian dari lembaga-lembaga internasional sepertinya tidak ada perubahan yang signifikan dalam penerapan good governance secara konsisten. Berdasarkan survei World Bank 2007, ada perbaikan dalam situasi bisnis di Indonesia. Misalnya pada pembentukan usaha baru, Indonesia telah menunjukkan reformasi positif dengan percepatan pemberian persetujuan lisensi usaha dari Departemen Kehakiman dan simplifikasi persyaratan usaha.
Selain itu, Indonesia telah melakukan pencatatan semua kreditur dalam “credit registries”, dan memperbesar pagu kredit hampir lima kali lipat. Ini tentu akan memudahkan para entrepreneur untuk menambah modal usaha, selain menjaga terhadap risiko pemberian kredit bermasalah. Juga ada perbaikan dalam peng-eksekusi-an kontrak di Indonesia.
Walaupun demikian, dalam urutan peringkat Indonesia malah menurun. Dari total 175 negara, Indonesia berada di posisi 135, turun empat peringkat dibandingkan dengan tahun 2006. Dari sini bisa disimpulkan bahwa penerapan governance yang baik di Indonesia sudah mengalami kemajuan. Namun, negara-negara lain tampaknya berlari lebih cepat dibandingkan dengan Indonesia, karena mereka yakin dengan upaya demikian mereka unggul dalam menarik investasi.
Survei ACGA (Asian Corporate Governance Association) tentang praktik corporate governance di Asia juga menyebutkan penerapan indikator CGG di Indonesia semuanya berada di bawah rata-rata. Indikator ini meliputi prinsip dan praktik governance yang baik, penegakkan peraturan, kondisi politik dan hukum, prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan kultur.
Dalam laporan itu disebutkan beberapa hal yang baik di Indonesia.
a. Pertama, walaupun kondisi pelaporan keuangan di Indonesia belum memadai, kualitas pelaporan keuangan kuartalan ternyata cukup bagus.
b. Kedua, Indonesia ternyata juga memiliki kerangka hukum yang paling .strict dalam memberikan perlindungan untuk pemegang saham minoritas, khususnya dalam pelaksanaan preemptive rights (hak memesan efek lerlebih dahulu).
c. Ketiga, gerakan antikorupsi yang dilakukan pemerintah telah menunjukkan hasil cukup positif. Ditambah lagi, penyempurnaan Pedoman Unium CGG, dan Pedoman CGG sektor perbankan yang dilakukan di Indonesia. Namun, masih menurut laporan tadi, belum banyak yang percaya bahwa pemerintah cukup serius mendorong penerapannya.
Dari kajian yang dilaksanakan, maka ditemukan ciri pemerintahan yang buruk, tidak efisien dan tidak efektif, dengan ciri-ciri sebagai berikut:
a. Relasi antara pemerintah dan rakyat berpola serba negara
b. Kultur pemerintah sebagai tuan dan bukan pelayan
c. Patologi pemerintah dan kecenderungan KKN
d. Kecenderungan lahirnya etno politik yang kuat
e. Konflik kepentingan antar pemerintah

RENSTRA
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang-undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional yang mengatur tata cara penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, dan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan.
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah. Pasal 3 ayat (1): “Renja-KL disusun dengan berpedoman pada Renstra-KL dan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu indikatif serta memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.”

Alur penyusunan Renstra-KL ditetapkan melalui proses sebagai berikut:

Proses Teknokratik

Rancangan teknokratik Renstra-KL adalah perencanaan yang dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk menganalisis kondisi obyektif dengan mempertimbangkan beberapa skenario pembangunan selama periode rencana berikutnya. Proses penyusunan rancangan teknokratik Renstra-KL mengacu pada rancangan teknokratik RPJMN yang berpedoman pada RPJPN 2005-2025 yaitu Periode pembangunan 2010 -2014 (merujuk pada rencana pembangunan jangka menengah Tahap II), oleh karena itu penentuan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan K/L selama 5 (lima) tahun mendatang harus berfokus pada pencapaian RPJMN 2010 -2014.

Proses Politik

Proses politik merupakan proses penyusunan Renstra-KL yang disesuaikan dengan visi, misi, dan program prioritas (platform) Presiden.
Secara garis besar, proses politik dalam alur penyusunan Renstra-KL adalah sebagai berikut:

Penyusunan Rancangan Renstra-KL

Rancangan Renstra-KL berpedoman pada Rancangan Awal RPJMN yang telah memuat visi, misi, dan program prioritas (platform) Presiden terpilih.

Penelaahan Rancangan Renstra-KL (Trilateral Meeting)

melibatkan tiga pihak, yaitu K/L, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Departemen Keuangan.

Penetapan Renstra-KL

RPJMN ditetapkan dengan Peraturan Presiden, dan dijadikan pedoman dalam menyempurnakan Rancangan Renstra-KL menjadi Renstra-KL. Rancangan Renstra-KL ditetapkan menjadi Renstra-KL dengan Peraturan Pimpinan K/L, dan disampaikan kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.

Langkah-langkah penyusunan Renstra-KL dilakukan sebagai berikut:
Langkah I : Persiapan
Langkah II : Identifikasi Kondisi Umum, serta Analisis Potensi dan Permasalahan K/L
Langkah III : Penyusunan Visi dan Misi K/L
Langkah IV : Penyusunan Tujuan dan Sasaran Strategis K/L
Langkah V : Penyusunan Arah Kebijakan dan Strategi
Langkah VI : Penyusunan Program dan Kegiatan
Langkah VII : Penyusunan Target dan Pendanaan K/L (berbasis KPJM)

Logika dasar dari Renstra, yaitu bahwa dalam lingkungan dunia yang berubah secara pesat dan tak menentu, suatu organisasi memerlukan kemampuan untuk mengubah perencanaan dan manajemen secara cepat dan tepat. Kemampuan untuk senantiasa responsif terhadap lingkungan eksternal, serta upaya terus menerus melakukan telaah kemampuan dan kelemahan internal menjadi prasyarat bagi organisasi untuk tetap eksis dan mempunyai peran strategis bagi lingkungan di sekitarnya pada skala regional, nasional, bahkan mungkin tingkat internasional.
Paradigma lama tentang perencanaan selama ini bertumpu dari penetapan tujuan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek dan berdasarkan tujuan tersebut segenap sumber daya dikelola untuk mencapai tujuan tersebut. Sedangkan Renstra berlandaskan pada visi, misi, mandat, dan nilai-nilai yang menjadi dasar suatu organisasi berkembang saat ini maupun masa mendatang. Analisis yang mengaitkan antara misi dan visi, perkembangan lingkungan eksternal, serta kekuatan dan kelemahan internal akan membawa suatu organisasi menemukan arah menuju yang paling strategis.
Pimpinan suatu organisasi harus menjadi ahli strategi yang efektif jika organisasi yang dipimpinnya ingin memenuhi misinya dan memuaskan anggota saat ini maupun masa depan. Pemimpin organisasi perlu menggunakan keleluasaan sebanyak mungkin dalam bidang-bidang yang berada di bawah kendalinya, juga perlu mengembangkan strategi yang efektif untuk menanggulangi keadaan yang telah dan sedang berubah, dan harus mengembangkan landasan yang koheren dan kokoh bagi pembuatan keputusan.
Renstra sering disamakan artinya dengan rencana jangka panjang suatu organisasi, padahal dalam prakteknya kedua rencana ini mempunyai perbedaan yang menyangkut empat hal pokok yaitu:
• Pertama, Renstra lebih fokus pada identifikasi dan solusi isu-isu, sedangkan rencana jangka panjang lebih fokus pada sasaran dan tujuan yang diterjemahkan dalam program kerja dan anggaran. Renstra lebih tepat untuk politisasi keadaan, karena pengidentifikasian dan pemecahan isu melalui program kerja dan anggaran yang relevan terhadap beberapa konsensus dan tindakan organisasi.
• Kedua, Renstra lebih menekankan penilaian terhadap lingkungan di luar dan di dalam organisasi. Pada rencana jangka panjang ada anggapan bahwa kecenderungan pada masa kini akan berlanjut hingga masa depan, sedangkan Renstra memperhatikan kemungkinan adanya kecenderungan baru, diskontinyuitas, dan berbagai hal yang bersifat mendadak. Oleh karena itu, arah Renstra lebih relevan guna mewujudkan perubahan yang bersifat kualitatif dan kemungkinan rentang rencana yang lebih luas.
• Ketiga, perencana strategis lebih bisa merumuskan dan mengaktualisasikan model yang ideal bagi organisasi, yaitu visi keberhasilan dan mengusahakan bagaimana visi dapat tercapai. Rencana organisai seringkali dipengaruhi oleh visi keberhasilan. Arah Renstra sering tidak menggambarkan garis lurus karena telah menampung perubahan-perubahan kualitatif, sedangkan rencana jangka panjang biasanya digambarkan dengan garis lurus mengenai keadaan sekarang yang sering diwujudkan dalam pernyataan tujuan yang mewakili proyeksi mengenai kecenderungan yang terjadi.
• Keempat, Renstra lebih berorientasi pada tindakan yang telah mempertimbangkan suatu rentang masa depan dan fokus pada implikasi keputusan di masa depan dari tindakan masa sekarang. Sebagai hasilnya, perencana strategis mempunyai peluang yang terbuka dalam mengantipasi kemungkinan tak terduga sehingga organisasi bisa berjalan efektip dan efisien. Meskipun perencana strategis diarahkan oleh visi keberhasilan tetapi mereka tetap sadar bahwa strategi yang lain masih perlu diupayakan untuk solusi bila asumsi yang telah ditentukan tidak terjadi. Sedangkan perencana jangka panjang biasanya bekerja dengan asumsi yang statis sehingga apabila asumsi yang telah dibuat tidak terjadi maka perencanaan jangka panjang tersebut gagal.
Secara umum manfaat Renstra antara lain membantu organisasi dalam hal :
• Berpikir secara strategis dan mengembangkan strategi-strategi yang efektif
• Memperoleh arah masa depan
• Menciptakan prioritas
• Membuat keputusan sekarang dengan mengingat konsekuensi masa depan
• Mengembangkan landasan yang koheren dan kokoh bagi pembuatan keputusan
• Menggunakan keleluasaan yang maksimum dalam bidang-bidang yang berada di bawah kontrol organisasi
• Membuat keputusan yang melintasi tingkat dan fungsi
• Memecahkan masalah utama organisasi
• Menangani keadaan yang berubah dengan cepat secara efektif
• Membangun kerja kelompok dan keahlian.

Pengukuran Kinerja
Pengukuran Kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi.
Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan yang dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja yang diperoleh melalui data internal yang ditetapkan oleh instansi maupun data eksternal yang berasal dari luar instansi.
Pengumpulan data kinerja dilakukan untuk memperoleh data yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten, yang berguna dalam pengambilan keputusan. Pengumpulan data kinerja untuk indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari indikator-indikator masukan, keluaran, dan hasil, dilakukan secara terencana dan sistematis setiap tahun untuk mengukur kehematan, efektivitas, efisiensi, dan kualitas pencapaian sasaran. Sedangkan pengumpulan data kinerja untuk indikator manfaat dan dampak dapat diukur pada akhir periode selesainya suatu program atau dalam rangka mengukur pencapaian tujuan-tujuan instansi pemerintah.
Sebelum pengukuran kinerja dilakukan ada beberapa komponen rencana kinerja yang perlu diperhatikan antara lain indikator kinerja yaitu ukuran kuantatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Adapun indikator kinerja tersebut adalah :

Masukkan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya;
Keluaran (output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu program dan kegiatan berdasarkan masukan yang digunakan;
Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Outcome merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat;
Manfaat (Benefit) adalah kegunaan suatu keluaran (output) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik;
Dampak (Impact) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya baik bersifat positif maupun negatif yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan.

Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Dalam hubungan ini. Penetapan indikator kinerja kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus dikoordinasikan. Indikator kinerja dimaksud hendaknya (1) spesifik dan jelas, (2) dapat diukur secara obyektif, (3) relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan (4) tidak bias.
Dalam pengukuran kinerja ada beberapa hal tahapan yang dilakukan yaitu penetapan, pengumpulan data dan cara pengukuran kinerja.
Penetapan indikator telah disebutkan seperti uraian diatas, sedangkan pengumpulan data kinerja dimaksudkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya, manfaat, efektif dan efisien.
Pengumpulan data untuk indikator kinerja masukan, keluaran dan hasil secara sistematik relative mudah diperoleh, namun data untuk indikator kinerja manfaat dan dampak sulit dicapai karena memerlukan survey tersendiri guna mendapatkan data tingkat kepuasan masyarakat terhadap hasil yang dicapai sebagai dampak dari kebijakan yang dilaksanakan terhadap masyarakat.
Dampak dari suatu kegiatan belum tentu bisa dilihat satu tahun atau dua tahun melainkan dalam waktu yang relative lama. Pengumpulan data unuk pengukuran kinerja hanya sampai kepada data masukan, keluaran dan hasil.
Pengukuran kinerja meliputi kinerja kegiatan dan tingkat pencapaian sasaran. Pengukuran kinerja kegiatan dimaksud menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiaan (PKK)
Berdasarkan hasil-hasil perhitungan formulir PKK, dilakukan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar data dinilai dan dipelajarri guna perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan dimasa yang akan datang.
Selain itu dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara input dan output baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan daa nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.
Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap erbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap mauun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.
Untuk melakukan analisis akuntabilitas kinerja harus menyajikan data dan informasi yang relevan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam. Oleh karena itu, perlu dibuat suatu analisis tentang pencapaian akuntabilitas kinerja instansi secara keseluruhan.
Analisis tersebut meliputi urutan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam rencana stratejik. Dalam analisis ini perlu pula dijelaskan perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien dan efektif, sesuai dengan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan informasi atau data yang dieroleh secara lengkap dan akurat, termasuk pula evaluasi kebijakan unuk mengetahui ketepatan dan efektivias baik kebijakan itu sendiri maupun sistem dan proses pelaksanaannya.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) harus menyajikan data dan informasi relevan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam.
Analisis akuntabilitas kinerja meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi yang ditetapkan dalam rencana stratejik.
Dalam analisis ini dijelaskan pula perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien dan efektif, sesuai dengan kebijakan, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan. Analisis dilakukan dengan menggunakan informasi/data yang diperoleh secara lengkap dan akurat, dan bila memungkinkan dilakukan pula evaluasi kebijakan untuk mengetahui ketepatan dan efektivitas baik untuk kebijakan itu sendiri maupun sistem dan proses pelaksanaannya.
Tujuan utama dari penilaian kinerja adalah untuk memotivasi personal dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam memenuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan oleh organisasi (Mulyadi dan Johny setyawan, 1999).
Penilaaian kinerja dapat digunakan untuk menekan perilaku yang tidak semstinya dan untuk merangsang serta menegakkan perilaku yang semestinya diinginkan, melalui umpan balik hasil kinerja pada waktunya serta pemberian penghargaan, baik yang bersifat intrinsik maupun ekstrinsik.
Dengan adanya penilaian kinerja, manajer puncak dapat memperoleh dasar yang obyektif untuk memberikan kompensasi sesuai dengan prestasi yang disumbangkan masing-masing pusat pertanggungjawaban kepada perusahaan secara keseluruhan. Semua ini diharapkan dapat membentuk motivasi dan rangsangan pada masing-masing bagian untuk bekerja lebih efektif dan efisien.
Menurut Mulyadi penilaian kinerja dapat dimanfaatkan oleh manajemen untuk:
–          Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian karyawan secara maksimum.
–          Membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan karyawannya seperti promosi, pemberhentian, mutasi.
–          Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan dan untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan karyawan.
–          Menyediakan umpan balik bagi karyawan mengeai bagaimana atasan mereka menilai kinerja mereka.
–          Menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan.
Adapun ukuran penilaian kinerja yang dapat digunakan untuk manilai kinerja secara kuantitatif (Mulyadi, 1997):
Ukuran Kinerja unggul.
Adalah ukuran kinerja yang hanya menggunakan satu ukuran penilaian. Dengan digunakannya hanya satu ukuran kinerja, karyawan dan manajemen akan cenderung untuk memusatkan usahanya pdada kriteria tersebut dan mengabaikan kriteria yang lainnya, yang mungkin sama pentingnya dalam menentukan sukses tidaknya perusahaan atau bagian tertentu.
Ukuran kinerja beragam.
Adalah ukuran kinerja yang menggunakan berbagai macam ukuran untuk menilai kinerja. Ukuran kinerja beragam merupakan cara untuk mengatasi kelemahan kriteria kinerja tunggal. Berbagai aspek kinerja manajer dicari ukuran kriterianya sehingga manajer diukur kinerjanya dengan berbagai kriteria.
Ukuran kinerja gabungan.
Dengan adanya kesadaran beberapa kriteria lebih penting bagi perusahaan secara keseluruah dibandingkan dengan tujuan lain, maka perusahaan melakukan pembobotan terhadap ukuran kinerjanya. Misalnya manajer pemasaran diukur kinerjanya dengan menggunakan dua unsur, yaitu provitabilitas dan pangsa pasar dengan pembobotan masing-masing 5 dan 4. Dengan cara ini manajer pemasaran mengerti yang harus ditekankan agar tercapai sasaran yang dituju manajer puncak.
Dalam manajemen tradisional, ukuran kinerja yang biasa digunakan adalah ukuran keuangan, karena ukuran keuangan inilah yang dengan mudah dilakukan pengukurannya. Maka kinerja personil yang diukur adalah hanya yang berkaitan dengan keuangan, hal-hal yang sulit diukur diabaikan atau diberi nilai kuantitatif yang tidak seimbang.
Ukuran-ukuran keuangan tidak memberikan gambaran yang riil mengenai keadaan perusahaan. Hal ini dimungkinkan karena adanya beberapa metode pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan yang diakui dalam akuntansi, misalnya depresiasi, pengakuan kas, metode penentuan laba, dan sebagainya.
Pengukuran kinerja memiliki kaitan erat dengan akuntabilitas, seperti halnya akuntabilitas memiliki kaitan erat dengan NPM. Untuk memantapkan mekanisme akuntabilitas, diperlukan manajemen kinerja yang didalamnya terdapat indikator kinerja dan target kinerja, pelaporan kinerja, dan mekanismereward and punishment (Ormond and Loffler, 2002). Indikator pengukuran kinerja yang baik mempunyai karakteristik relevant, unambiguous, cost-effective, dan simple (Accounts Commission for Scotland, 1998) serta berfungsi sebagai sinyal atau alarm yang menunjukkan bahwa terdapat masalah yang memerlukan tindakan manajemen dan investigasi lebih lanjut (Jackson, 1995).
Fokus pengukuran kinerja terdiri dari tiga hal yaitu produk, proses, dan orang (pegawai dan masyarakat) yang dibandingkan dengan standar yang ditetapkan dengan wajar (benchmarking) yang dapat berupa anggaran atau target, atau adanya pembanding dari luar (Hoque, 2002). Hasil pembandingan digunakan untuk mengambil keputusan mengenai kemajuan daerah, perlunya mengambil tindakan alternatif, perlunya mengubah rencana dan target yang sudah ditetapkan apabila terjadi perubahan lingkungan.
Selama ini, sektor publik sering dinilai sebagai sarang inefisiensi, pemborosan, dan sumber kebocoran dana. Tuntutan baru muncul agar organisasi sektor publik memperhatikan value for money yang mempertimbangkan input, output, dan outcome secara bersama-sama. Dalam pengukuran kinerja value for money, efisiensi dapat dibagi menjadi dua, yaitu: efisiensi alokasi (efisiensi 1), dan efisiensi teknis atau manajerial (efisiensi 2). Efisiensi alokasi terkait dengan kemampuan mendayagunakan sumber daya input pada tingkat kapasitas optimal. Efisiensi teknis terkait dengan kemampuan mendayagunakan sumber daya input pada tingkat output tertentu (dapat dilihat pada Gambar 1). Kedua efisiensi tersebut merupakan alat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat apabila dilaksanakan atas pertimbangan keadilan dan keberpihakan terhadap rakyat (Mardiasmo, 2002a).

STRATEGIC PLANNING TOOLS
There are a variety of perspectives, models and approaches used in strategic planning. The development and implementation of these different tools depend on a large number of factors, such as size of the organization, nature and complexity of the organization’s environment, and the organization’s leadership and culture.
Boston Consulting Group Matrix
In the late 1960s the Boston Consulting Group, a leading management consulting company, designed a four-cell matrix known as BCG Growth/Share Matrix. This tool was developed to aid companies in the measurement of all their company businesses according to relative market share and market growth. The BCG Matrix made a significant contribution to strategic management and continues to be an important strategic tool used by companies today. The matrix provides a composite picture of the strategic position of each separate business within a company so that the management can determine the strengths and the needs of all sectors of the firm. The development of the matrix requires the assessment of a business portfolio, which includes an organization’s autonomous divisions (activities, or profit centers).
Relative market share is an indicator of organization’s competitive position within the industry, and underlies the concept of experience curve. Thus, business organizations with high relative market share tend to have a cost leadership position.
Each of a company’s products or business units is plotted on the matrix and classified as one of four types: question marks, stars, cash cows, and dogs.
SWOT Analysis
SWOT is a strategic planning tool, usually used as part of doing an environmental scan, that help identify external factors that need to be planned for, and internal factors (i.e. strengths and weaknesses) that need to be planned for in determining where a business should be going in the future. The SWOT analysis can be done as part of strategic planning, but it can also be done independently of the larger process as a standalone.
By capitalizing on one’s strengths, and minimizing or correcting one’s weaknesses, a company is better able to take advantage of opportunities as they emerge, and cope with threats before they become dangerous.
Careful determination and classification of a company’s strengths, weaknesses, opportunities, and threats provides an excellent way for a company to analyze its current and future situation. It is not necessary for a company to take advantage of all opportunities, nor is it necessary for a company to develop methods to deal with all threats. Additionally, a company need not strengthen all of its weaknesses or be too smug about all its strengths. All of these factors should be evaluated in the context of each other in order to provide the company with the most useful planning information.
GE Market Growth/Market Share Matrix
The key to the successful implementation of this strategic tool is the identification and measurement of the appropriate factors that define market attractiveness and business strength. Those individuals involved in strategic planning are responsible for determining the factors. The attractiveness of the market may be based on such factors as market growth rate, barriers to entry, barriers to exit, industry profitability, power of the suppliers and customers, availability of substitutes, negotiating power of both customers and members of the channel of distribution, as well as other opportunities and threats.
The GE Matrix may be considered as an improvement over the BCG Matrix. The major advantage of using this matrix design is that both a business’ strength and an industry’s attractiveness are considered in the company’s decision. Generally, it considers much more information than BCG Matrix, it involves the judgments of the strategic decision-makers, and it focuses on competitive position.
A major disadvantage, however, is the difficulty in appropriately defining business strength and market attractiveness. Also, the estimation of these dimensions is a subjective judgment that may become quite complicated. Another disadvantage lies in the lack of objective measures available to position a company; managers making these strategic decisions may have difficulty determining their unit’s proper placement.
Porter’s Five Forces Model
Before a company enters a market or market segment, the competitive nature of the market or segment is evaluated. Porter suggests that five forces collectively determine the intensity of competition in an industry: threat of potential entrants, threat of potential substitutes, bargaining power of suppliers, bargaining power of buyers, and rivalry of existing firms in the industry. By using the model shown in Figure 5, a firm can identify the existence and importance of the five competitive forces, as well as the effect of each force on the firm’s success.
Recently, several researchers have proposed a sixth force that should be added to Porter’s list in order to include a variety of stakeholder groups from the task environment that wield over industry activities. These groups include governments, local communities, creditors, trade associations, special interest groups, and shareholders.
PEST Model
The PEST Analysis or model is another tool, quite similar to the SWOT model, but is more specialized and focused on the external environment and important factors “out there” that can affect present and future business. The PEST acronym stands for:

Political
Economic
Social
Technological

Of course, once political, economic, social and technological factors are identified (which is the first step), the next step is to create a business strategy or strategies that will take advantage of these trends and changes, while minimizing risk to the company from those trends and changes.
Fishbone Diagram/Ishikawa Diagram
Dr. Kaoru Ishikawa, a Japanese quality control statistician, invented the fishbone diagram. Therefore, it may be referred to as the Ishikawa diagram. The fishbone diagram is an analysis tool that provides a systematic way of looking at effects and the causes that create or contribute to those effects. Because of the function of the fishbone diagram, it may be referred to as a cause-and-effect diagram. The design of the diagram looks much like the skeleton of a fish. Therefore, it is often referred to as the fishbone diagram.
Label each “”bone” of the “fish”. The major categories typically utilized are:

The 4 M’s:

Methods, Machines, Materials, Manpower

The 4 P’s:

Place, Procedure, People, Policies

The 4 S’s:

Surroundings, Suppliers, Systems, Skills

Six Sigma
Six Sigma seeks to improve the quality of process outputs by identifying and removing the causes of defects (errors) and minimizing variability in manufacturing and business processes. It uses a set of quality management methods, including statistical methods, and creates a special infrastructure of people within the organization (“Black Belts”, “Green Belts”, etc.) who are experts in these methods. Each Six Sigma project carried out within an organization follows a defined sequence of steps and has quantified targets. These targets can be financial (cost reduction or profit increase) or whatever is critical to the customer of that process (cycle time, safety, delivery, etc.).
The DMAIC project methodology has five phases:

Define the problem, the voice of the customer, and the project goals, specifically.
Measure key aspects of the current process and collect relevant data.
Analyze the data to investigate and verify cause-and-effect relationships. Determine what the relationships are, and attempt to ensure that all factors have been considered. Seek out root cause of the defect under investigation.
Improve or optimize the current process based upon data analysis using techniques such as design of experiments, poka yoke or mistake proofing, and standard work to create a new, future state process. Set up pilot runs to establish process capability.
Control the future state process to ensure that any deviations from target are corrected before they result in defects. Control systems are implemented such as statistical process control, production boards, and visual workplaces and the process is continuously monitored.

Six Sigma identifies several key roles for its successful implementation.

Executive Leadership includes the CEO and other members of top management. They are responsible for setting up a vision for Six Sigma implementation. They also empower the other role holders with the freedom and resources to explore new ideas for breakthrough improvements.
Champions take responsibility for Six Sigma implementation across the organization in an integrated manner. The Executive Leadership draws them from upper management. Champions also act as mentors to Black Belts.
Master Black Belts, identified by champions, act as in-house coaches on Six Sigma. They devote 100% of their time to Six Sigma. They assist champions and guide Black Belts and Green Belts. Apart from statistical tasks, they spend their time on ensuring consistent application of Six Sigma across various functions and departments.
Black Belts operate under Master Black Belts to apply Six Sigma methodology to specific projects. They devote 100% of their time to Six Sigma. They primarily focus on Six Sigma project execution, whereas Champions and Master Black Belts focus on identifying projects/functions for Six Sigma.
Green Belts, the employees who take up Six Sigma implementation along with their other job responsibilities, operate under the guidance of Black Belts.
Yellow Belts, trained in the basic application of Six Sigma management tools, work with the Black Belt throughout the project stages and are often the closest to the work.

Force Field Analysis
Force Field Analysis is a useful technique for looking at all the forces for and against a decision. In effect, it is a specialized method of weighing pros and cons. By carrying out the analysis you can plan to strengthen the forces supporting a decision, and reduce the impact of opposition to it.
Where you have already decided to carry out a project, Force Field Analysis can help you to work out how to improve its probability of success. Here you have two choices:

To reduce the strength of the forces opposing a project.
To increase the forces pushing a project.

Often the most elegant solution is the first: just trying to force change through may cause its own problems. People can be uncooperative if change is forced on them.
Equilibrium, or present level of productivity, can be raised or lowered by changes in the relationship between the driving and the restraining forces. By doing this, however, new restraining forces developed, such as increased hostility and antagonism, and at the time of the former manager’s departure the restraining forces were beginning to increase and the results manifested themselves in turnover, absenteeism, and other restraining forces, which lowered productivity shortly after the new manager arrived. Now a new equilibrium at a significantly lower productivity is faced by the new manager.
Balanced Scorecard
The balanced scorecard (BSC) is a strategic performance management tool – a semi-standard structured report supported by proven design methods and automation tools that can be used by managers to keep track of the execution of activities by staff within their control and monitor the consequences arising from these actions
Perspectives
The balanced scorecard suggests that we view the organization from four perspectives, and to develop metrics, collect data and analyze it relative to each of these perspectives:
The Learning & Growth Perspective
This perspective includes employee training and corporate cultural attitudes related to both individual and corporate self-improvement. In a knowledge-worker organization, people — the only repository of knowledge — are the main resource. Kaplan and Norton emphasize that ‘learning’ is more than ‘training'; it also includes things like mentors and tutors within the organization, as well as that ease of communication among workers that allows them to readily get help on a problem when it is needed. It also includes technological tools; what the Baldrige criteria call “high performance work systems.”
The Business Process Perspective
This perspective refers to internal business processes. Metrics based on this perspective allow the managers to know how well their business is running, and whether its products and services conform to customer requirements (the mission). These metrics have to be carefully designed by those who know these processes most intimately; with our unique missions these are not something that can be developed by outside consultants.
The Customer Perspective
Recent management philosophy has shown an increasing realization of the importance of customer focus and customer satisfaction in any business. These are leading indicators: if customers are not satisfied, they will eventually find other suppliers that will meet their needs. Poor performance from this perspective is thus a leading indicator of future decline, even though the current financial picture may look good.
The Financial Perspective
Kaplan and Norton do not disregard the traditional need for financial data. Timely and accurate funding data will always be a priority, and managers will do whatever necessary to provide it. In fact, often there is more than enough handling and processing of financial data. With the implementation of a corporate database, it is hoped that more of the processing can be centralized and automated. But the point is that the current emphasis on financials leads to the “unbalanced” situation with regard to other perspectives. There is perhaps a need to include additional financial-related data, such as risk assessment and cost-benefit data, in this category.

Manajemen Berbasis Kinerja/Aktivitas
Sistem Manajemen Berbasis Kinerja (SMBK) adalah sistem manajemen yang mengandalkan pengendalian organisasi pada pengukuran (angka) kinerja. Setiap unit, fungsi, bahkan individu dalam organisasi diberikan target-target kinerja terukur sebagai pedoman kemana organisasi itu harus diarahkan. Tentu saja ukuran-ukuran atau target-target kinerja itu harus ditata sedemikian rupa dalam suatu sistematika atau metode tertentu sesuai dengan proses, masalah, dan tujuan (goal) organisasi itu; sehingga ketika target unit/individu/fungsi tercapai, maka tercapailah tujuan organisasi. Dalam teori dan praktik, sistem manajemen yang termasuk dalam kategori SMBK tersebut terus berkembang dengan berbagai model dan nama seperti MBO, TQM, Lean-Sigma, BSC, dan lain-lain.
SMBK terbukti mampu meningkatkan mutu, produktivitas, efisiensi dan efektivitas pelayanan publik mereka secara nyata. NPM memungkinkan inovasi karyawan berkembang dan terbukti dapat mengubah perilaku organisasi pemerintah secara cepat, kata Osborne & Gaebler dalam buku mereka Reinventing Government (1992).
Memang Pemerintah Indonesia telah menerapkan anggaran berbasis kinerja, namun dalam praktek mereka hanya bersifat formalistik. Mind set birokrat kita masih terpaku dalam sistem anggaran lama (incremental). Laporan Kinerja Pemerintahan (LAKIP) yang wajib mereka buat tiap tahun, rapuh secara konseptual sehingga hanya menjadi laporan yang penuh dengan kebohongan. Tentu masih jauh dari harapan para birokrat kita terbiasa menghitung standar akuntansi biaya, apalagi menganalisis relasinya dengan proses-proses value stream mereka.
Relaktansi itu juga terlihat pada tingkat pemimpin politik. Presiden Megawati mengeluarkan PP No 8/2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, yang dimaksudkan untuk menghemat anggaran. Namun kita tak pernah tahu berapa besar anggaran yang berhasil dihemat setelah struktur organisasi pemda diciutkan. Atau malah jadi bertambah boros?
ANGARAN BERBASIS KINERJA (ABK) merupakan model penyusunan Anggaran yang diharapkan mampu memberikan nilai manfaat bagi kemajuan pembangan daeran dengan cara meningkatkan efisiensi dan evektifitas penggunaan dana Pemerintah Daerah untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Daerah dituntut untuk menyusun Anggaran yang betul betul menjadi prioritas dan kegiatan yang termuat dalam Anggaran tersebut dapat diukur dengan jelas, manfaat dan pencapaiannya. ABK dimulai dari adanya telaah terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah, dari permasalah tersebut akan diketahui dampak masalah yang ditimbulkannya dan dibuatkan solusi, Solusi inilah yang nantinya menjadi dasar dari penyusunan program yang masuk dalam Anggaran.
Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan sesuai dengan sasaran dan tugas yang telah ditetapkan dalam angka mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah.
Disebutkan bahwa pendekatan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut. Konsep ini dikenal dengan istilah Anggaran Berbasis Kinerja (ABK). ABK diartikan sebagai penyusunan anggaran yang didasarkan pada target kinerja tertentu. Anggaranlah yang disusun sesuai dengan beban target kinerja. Artinya, target kinerja bersifat tetap dan menjadi dasar dari penyusunan anggaran.
Perbedaan antara metode tradisonal dengan metode baru adalah sebagai berikut:

Item	ABK	Tradisional
Singkatan dari	Anggaran Berbasis Kinerja	Kinerja Berbasis Anggaran
Arti	Anggaranlah yang disusun sesuai dengan beban target kinerja tertentu	Kinerjalah yang diubah-ubah sesuai dengan ketersediaan anggaran yang ditetapkan dalam plafon anggaran belanja

Pendekatan baru dalam sistem anggaran publik tersebut cenderung memiliki karakteristik umum sebagai berikut:
Ø Komprehensif/komparatif
Ø Terintegrasi dan lintas departemen
Ø Proses pengambilan keputusan yang rasional
Ø Berjangka panjang
Ø Spesifikasi tujuan dan perangkingan prioritas
Ø Analisis total cost dan benefit (termasuk opportunity cost)
Ø Berorientasi input, output, dan outcome (value for money), bukan sekedar input.
Ø Adanya pengawasan kinerja.
Hubungan MBK dan ABK
Salah satu aspek yang diukur dalam penilaian kinerja pemerintah daerah adalah aspekkeuangan berupa ABK. Untuk melakukan suatu pengukuran kinerja perlu itetapkan ndikator-indikator terlebih dahulu antara lain indikator masukan (input) berupa dana, sumber daya manusia dan metode kerja. Agar input dapat diinformasikan dengan akurat dalam suatu anggaran, maka perlu dilakukan penilaian terhadap kewajarannya. Dalam menilai kewajaran input dengan keluaran (output) yang dihasilkan, peran ASB sangat iperlukan. ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan ntuk melaksanakan suatu kegiatan.
Aktivitas utama dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja adalah mendapatkan data kuantitatif dan membuat keputusan penganggarannya. Proses mendapatkan data kuantitatif bertujuan untuk memperoleh informasi dan pengertian tentang berbagai program yang menghasilkan output dan outcome yang diharapkan. Data kuantitatif juga dapat memberikan informasi tentang bagaimana manfaat setiap program terhadap rencana strategis. Proses pengambilan keputusan harus melibatkan setiap level dari manajemen perguruan tinggi. Pemilihan dan prioritas program yang akan dianggarkan akan sangat tergantung pada data tentang target kinerja yang diharapkan dapat dicapai.

Sumber Diploma4Stan